32 pelayanan instansi di MPP Sukoharjo mulai dioperasionalkan setelah 'soft launching'
Pelayanan administrasi 32 instansi pemerintahan dan vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mulai dilayani satu atap di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya.
Elshinta.com - Pelayanan administrasi 32 instansi pemerintahan dan vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mulai dilayani satu atap di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya. Instansi pemerintahan dan vertikal tersebut membuka kantor perwakilannya di mal pelayanan publik untuk mempermudah akses masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanam Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Roni Wicaksono dalam soft launching kantor MPP, Kamis (2/6).
Menurut Roni, instansi seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Bank, Kantor Pajak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surakarta, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejatan, Taspen, BPN dan lainnya membuka kantor perwakilanya di MPP. Masyrakat yang membutuhkan pelayanan baik informasi dan administrasi bisa mendapatkan layanan dalam satu kantor yang terletak di lingkungan Setda Sukoharjo ini.
"Keberadaan MPP ini sesuai dengan amanat pemerintah dalam mempermudah penyelenggaraan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.
Dia menambahkan, soft lunching atau pra peresmian ini sebagai uji coba dan pengenalan pada masyarakat. Tetapi secara teknis, sudah mulai menyelenggarakan pelayanan di MPP Sevaka Bhakti Wijaya. Untuk kemudian dievaluasi sebelum secara resmi dioperasikan penuh pada Bulan Juli mendatang. Warga perlu mendapatkan sosialisasi dan informasi agar tidak kebingungan saat akan mengakses pelayanan yang dibutuhkan.
Sementara, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menambahkan, MPP di Sukoharjo ini mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Yakni dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses bagi masyarakat secara terintegrasi dalam satu lokasi. Soft launching diperlukan sebagai upaya pemetaan persoalan terkait pelayanan publik oleh penyelenggara.
"Kendala akan lebih mudah terdeteksi dan diperbaiki saat semua aktifitas berpusat dalam satu atap," tambah bupati.