Pemprov Papua bakal relokasi warganya dari Mess Cendrawasih, AMPI siap beri advokasi

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Abraham Sridjaja menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang berupaya merelokasi warganya yang bermukim di Mess Cendrawasih. Pihaknya pun siap memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada warga Papua yang mau digusur tersebut.  

"Sangat disayangkan langkah Pemprov Papua yang berusaha untuk mengosongkan lokasi tersebut secara sepihak," kata Abraham usai melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Papua, di Mess Cendrawasih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Menurut Abraham, ada sekitar 1000-an warga Papua yang masih menggantungkan hidupnya dengan menetap di Mess Cendrawasih ini. Memang mayoritas dari mereka telah mengantongi KTP DKI Jakarta, namun bukan berarti ini menjadi pembenaran bagi Pemprov Papua untuk menggusur mereka dari mess tersebut. Apalagi mereka telah menetap disini sejak tahun 1964, sejak era Presiden Soekarno. 

"Bahwa Pemprov Papua untuk merelokasi warga yang telah menetap lebih dari 50 tahun di tempat tersebut dibutuhkan eksekusi yang hanya dapat dilakukan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde)," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) ini menilai seharusnya Pemprov Papua berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dan mengundang warga untuk duduk bersama dan memikirkan solusi bersama mengingat banyaknya warga yang tinggal di lokasi tersebut. Namun yang terjadi, provinsi yang dipimpin Gubernur Lukas Enambe ini malah melakukan tindakan sewenang-wenang mematikan air PAM hingga aliran listrik di mess tersebut. Tragisnya, sempat ada upaya paksa Satpol PP Pemda Papua agar melakukan pengosongan mess tersebut

"Saya kira ini merupakan tindakan ceroboh dan tidak manusiawi apalagi dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi warganya," ujar Abraham.

Abraham menambahkan, sejatinya memang sudah ada wacana dari Pemprov Papua untuk mencarikan tempat baru bagi para warga Papua di DKI Jakarta ini untuk pindah ke Serang Banten. Sayangnya, sampai saat ini belum ada upaya mediasi atau dialog membahas ini lagi secara matang.  Sementara wilayah baru ini ternyata jauh dari kata layak untuk ditempati. 

Abraham memastikan akan membantu advokasi 1000-an warga Papua ini agar mendapat perlakuan adil dari Pemprov Papua. "Saya akan membentuk tim hukum untuk membantu 1000 orang lebih warga Papua di tempat ini dan berkomunikasi dengan Pemda DKI Jakarta," tambah dia.

Seperti diketahui, Satpol PP mendatangi Mess Cenderawasih, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 24 Oktober 2022, untuk melakukan relokasi atas permintaan Pemprov Papua namun ditolak oleh warga karena tidak adanya koordinasi. 

"Mereka datang tanpa ada koordinasi, maka itu tadi kami kunci pintu, mereka tidak boleh masuk," ujar Zakeus Sabarofek, Ketua Ikatan Keluarga Cenderawasih Tanah Abang, di Mess Cenderawasih, Senin, 24 Oktober 2022 mengutip Tempo. 

Menurut keterangan, rombongan dari Satpol PP beserta Pemprov Papua sudah berkumpul di depan Mess Cenderawasih sejak pukul 10.00 WIB. Namun, warga menahan mereka di depan gerbang dan meminta penjelasan mengenai tujuan kedatangan untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan.

Saat itu kedua pihak mencoba melakukan mediasi, dibantu oleh kepolisian serta TNI yang turut berupaya meredam situasi. Dalam kesempatan itu, Pemprov Papua memberikan daftar nama berisi 30 orang yang disebut menyetujui relokasi. Tetapi setelah diperiksa, data tersebut tidak sepenuhnya benar, bahkan beberapa nama yang tercantum mengaku tidak pernah memberikan persetujuan. 

"Setelah dicek ternyata ada beberapa yang kami temukan itu merasa itu tidak benar," ungkap James. 

Setelah bernegosiasi, pihak warga memberikan kebebasan kepada nama-nama yang disebut mau melakukan relokasi, dengan catatan pihak kepolisian menjamin keamanan. Selain itu, hanya sebagian pekerja yang diperbolehkan masuk dan Pemprov Papua tidak diizinkan ikut ke dalam. 
 
Benny Maran, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, menyebut bahwa warga Mess Cenderawasih tidak ingin menghalangi proses tersebut jika ada pembicaraan dari kedua belah pihak. Menurutnya, warga sudah lebih dulu tinggal di tempat pemberian Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, itu selama puluhan tahun dan Pemprov Papua seharusnya tidak memiliki hak untuk mengambil alih Mess Cenderawasih.