Pemerintah luncurkan kampanye SDGs di Stasiun MRT, Bundaran HI
Pemerintah Republik Indonesia bertekad mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meluncurkan kampanye, salah satunya di Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta, Selasa (12/9).
Elshinta.com - Pemerintah Republik Indonesia bertekad mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meluncurkan kampanye, salah satunya di Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta, Selasa (12/9).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dan Direktur Utama MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar meluncurkan kampanye SDGs di stasiun MRT Bundaran HI pukul 10:00 WIB.
Kampanye tersebut digelar berkat kolaborasi antara PPN/Bappenas dengan MRT Jakarta.
Di stasiun MRT Bundaran HI sendiri para undangan sudah berkumpul di antaranya staff pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari MRT.
Pantauan Reporter Elshinta, Sidik Purwoko, sejumlah awak media sudah terlihat hadir dan membaur bersama tamu undangan yang ada. Selain itu, untuk rundown acara yang menarik adalah Menteri PPN akan menaiki MRT didampingi oleh Direktur Utama MRT.
Nantinya, Menteri PPN juga meninjau pameran mini SDGs di Indonesia One stasiun Bundaran HI. Mereka akan diiringi alunan musik biola dari musisi jalanan, lalu para pejabat selanjutnya melakukan ceremony dan sambutan, serta menyaksikan tayangan video terkait pelaksanaan SDGs.
Sebelumnya Menteri PPN/Bappenas menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengamanatkan Indonesia perlu melaksanakan perlokalan tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Hal tersebut disampaikan dalam Side Event High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023 Driving "Changes at the Local Level: Innovative Approaches to localize the SDGs" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat (17/7/23).
Sedangkan SDGs sendiri terlihat dalam rencana kerja pemerintah 2023 yang mendorong pembangunan ekonomi hijau, untuk mencapai perekonomian yang lebih inklusif, dan berkelanjutan sehingga dari 38 Provinsi di Indonesia sebanyak 32 Provinsi telah memberlakukan rencana Aksi Daerah, untuk SDGs sebagai peta jalan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan SDGs, dan memastikan tidak ada yang tertinggal.