Komisi A DPRD DIY desak Pemda bangun museum sejarah pergerakan perjuangan bangsa

Elshinta.com - Yogyakarta sebagai kota perjuangan memiliki banyak kisah heroisme. Yogya juga memiliki banyak tempat-tempat bersejarah perjuangan kemerdekaan RI.

Sebagai tempat bersejarah sudah semestinya D.I.Yogyakarta memiliki destinasi wisata sejarah yang mampu menggelorakan semangat perjuangan Bangsa Indonesia. 

Berangkat dari kunjungan kesejumlah daerah dalam napak tilas perjuangan tokoh bangsa, Komisi A DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk membangun destinasi wisata sejarah. Apalagi DIY yang sekarang memiliki dana keistimewaan (Danais) yang bisa mendukung untuk pembangunan destinasi wisata sejarah.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan Pemda DIY selama ini memang sudah membangun destinasi wisata sejarah di Selomartani. Tapi belum ada monumen pindahnya Ibu kota dadi Jakarta ke Yogyakarta. Padahal museum perjuangan tokoh bangsa penting keberadaanya.

"Ada sejarah bantuan enam juta gulden di awal masa kemerdekaan, kisah sejarah ini penting dan pemda DIY perlu sungguh sungguh serius bangun destinasi pariwisata. Sejarah maklumat 5 September 1945 belum ada dan perlu ada museum sebagai destinasi wisata sejarah. Apa gunanya?  Agar tak ada lagi orang seperti Ade Armando kader PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep tak paham konteks sejarah, malah bicara yang melukai hatinya rakyat," ujar Eko Suwanto.

Oleh karen itu, Komisi A DPRD DIY mendorong pemda DIY untuk mewujudkan museum wisata sejarah tokoh bangsa yang berjuang di masa kemerdekaan RI.

"Prinsipnya bisa gunakan danais, bisa diinisiasi oleh pemda DIY harus serius lakukan penelitian dengan ahli sejarah, kedua penting nya pelibatan masyarakat, ketiga penting komitmen anggaran," imbuhnya.

Menurut politisi PDIP Yogyakarta tersebut, Pemda DIY bisa membeli hotel di Malioboro, membangun  toilet miliaran rupiah, maka semestinya bisa membuat museum perjuangan tokoh bangsa, membangun museum kedaulatan negara 'Jogja Kota Republik' dan lainya.

Ia mencontohkan gedung Linggajati tempat perundingan Indonesia-Belanda di Kuningan, Jawa Barat yang masih terawat baik. Hal ini terlihat saat Komisi A DPRD DIY dan awak media mengunjungi Linggajati untuk napak tilas tokoh perjuangan.

Kunjungan ke lokasi bersejarah tempat perundingan Indonesia dan Belanda menandai pentingnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan seperti dicontohkan oleh pemimpin.

"Kunjungan ini bagian dari menghikmati jejak kepemimpinan Bung Karno dan Hatta bersama PM Syahrir di tahun awal kemerdekaan,  melihat dekat catatan sejarah perundingan Linggarjati soal mendesak Belanda akui kemerdekaan Indonesia," katanya.

Di museum yang bersejarah inilah jejak perjuangan diplomasi Indonesia dikenali. Gedung Perundingan Linggajati ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Saat ini Gedung Perundingan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Pemda Kuningan.

Gedung Linggarjati asalnya tahun 1918 adalah  gubuk milik Ibu Jasitem beralih tangan pada 1921 ke seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Tersana dan dirombak menjadi bangunan permanen. 

Pada 1930 berpindah kepemilikan dan dijadikan rumah tinggal seorang berkebangsaan Belanda Mr. Jacobus (Koos) Van Johannes. Di tahun 1935 rumah tinggal Mr. Van Johannes dikontrak oleh Theo Huitker untuk dijadikan Hotel yang bernama "Rustoord".

Saat Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat yang mengakibatkan berpindah tangannya wilayah Nusantara dari Belanda ke Jepang, tidak terkecuali wilayah Kuningan. Hotel Rustoord diganti namanya menjadi Hotel "Hokayryokan".

Pada tanggal 17 Agustus Soekarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.

"Bara Nasionalisme menjalar ke seluruh penjuru nusantara, lalu hotel Hokayryokan pun berubah namanya menjadi Hotel Merdeka," jelasnya.

Kala Belanda dan Indonesia sepakat berunding,  bersama untuk diadakan perundingan. Pihak Belanda menolak berunding bila Jogjakarta jadi tempat perundingan, dan Soekarno-Hatta menolak kalau dilakukan di Jakarta karena tentara Belanda banyak di sana.

Maria Ulfah, Menteri Sosial Pertama RI, usul dilaksanakan saja di Linggajati, kawasan peristirahatan di Kuningan sebagai tempat perundingan. Selain tidak jauh dari Jakarta dan masih berada di wilayah kekuasaan RI, suasana Kuningan yang sejuk dan nyaman memberikan nilai tambah sebagai tempat perundingan.

Pada tanggal 11-13 November 1diadakan Perundingan Liggarjati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda yang menghasilkan Naskah Linggarjati.

"Perjalanan sejarah bangsa, di Linggajati inilah ada tempat  Bung Karno duduk, sebelum perundingan dimulai Betapa hebat peran para tokoh bernegosiasi, berdiplomasi untuk NKRI," tuturnya.

Para kesempatan yang sama, Sudaryanto anggota Komisi A DPRD DIY dari PKB, menyebutkan lewat kunjungan napak tilas, menjadi momentum menghikmati lagi perjalanan sejarah tokoh bangsa agar paham sejarah panjang NKRI.

"Napak tilas sejarah penting terangkum dalam buku, agar bisa dibaca lebih banyak orang dan generasi mendatang dapat belajar sejarah tokoh bangsa, dalam upaya berjuang pertahankan kemerdekaan," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (31/1).