Soal dugaan kecurangan Pemilu, ini kata pendiri dan inisiator PKN
Berdasarkan hasil real count hari ini, Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden Anies-Cak imin memeperoleh 24.06%, pasangan Prabowo-Gibran 58.89% dan Ganjar-Mahfud 17.05%.
Elshinta.com - Berdasarkan hasil real count hari ini, Pasangan Calon Presiden dan wakil presiden Anies-Cak imin memeperoleh 24.06%, pasangan Prabowo-Gibran 58.89% dan Ganjar-Mahfud 17.05%.
Namun demikian, ada beberapa kalangan yang merasa belum puas dengan hasil tersebut dan mengatakan banyak kecurangan yang terjadi bahkan Capres 03 Ganjar Pranowo mendorong DPR untuk menggulirkan hak angket.
Menanggapi hal tersebut, salah satu pendiri dan inisiator Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gerry Habel Hukubun mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu mungkin saja ada kesalahan dan ada kecurangan-kecurangan.
"Negara kita punya peradilan yang siap menampung dan menyelesaikan masalah tersebut. Silahkan dibawa bukti-bukti kecurangan yang ada kan ada bawaslu kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan lainnya . Semua mekanisme dan prosesnya kan sudah diatur. Segala bukti kecurangan bisa dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan. Terkait hak angket menurut saya agak sia-sia tapi kita lihat saja perkembangan selanjutnya," ungkap Gerry dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (23/2).
Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan bahwa hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak perlu mendapat dukungan dari dirinya. “Enggak perlu dukungan saya,” kata Mahfud usai menerima kunjungan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024). Menurut dia, mendukung hak angket tidak ada gunanya apabila DPR RI tidak setuju.
“Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak mau,” ujar eks Menko Polhukam itu.