Bawaslu - media massa kolaborasi kawal Pilkada 2024

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggandeng insan media atau media massa khususnya di Provinsi Bali. Salah satu tujuannya diantaranya untuk menguatkan pengawasan partisipatif dalam tahapan Pilkada 2024 yang lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Maka dengan demikian partisipasi media massa juga diharapkan akan mampu mewujudkan suksesi kepemimpinan. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 akan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan damai.

"Media, kami harapkan dapat menguatkan kami melalui pengawasan partisipatif dengan memberikan informasi jika ada hal-hal yang dilanggar atau potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada 2024," kata Ketut Ariyani selaku Anggota Bawaslu Provinsi Bali kepada wartawan di Kota Denpasar, Selasa (26/3). 

Hal tersebut disampaikan Ketut Aryani dalam acara Konsolidasi Media dalam Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Kota Denpasar, Bali. 

"Kami berharap setiap dugaan pelanggaran yang kami terima, ending-nya (akhirnya) itu pilkada berjalan tertib aman dan damai," kata Ketut Aryani yang juga merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali.

Menurutnya, kondisi perpolitikan di Bali dalam tahapan Pilkada 2024 akan lebih dinamis daripada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

"Pilkada biasanya lebih dinamis karena pasangan calonnya (calon kepala daerah) berada di daerah kita sendiri yakni di Provinsi Bali di kabupaten/kota. Sentuhan-sentuhannya itu langsung dengan masyarakat," jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Rabu (27/3). 

Oleh karena itu, Bawaslu Bali beserta jajaran akan betul-betul menguatkan fungsi pengawasan serta menjaga integritas dan komitmen sebagai penyelenggara pemilu.

"Apapun gesekan dan tekanan yang terjadi di lapangan yang terkait tugas dan kewenangan kami, maka kami harus tetap on the track (sesuai jalur)," sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara Bawaslu RI Christina Kartika dalam kesempatan ini juga menyampaikan konsolidasi media merupakan langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan bagi Bawaslu dan media massa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

"Dengan adanya konsolidasi media ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran berita bohong dan berita palsu yang memiliki potensi sangat merusak karena dapat memengaruhi opini publik dalam tahapan Pilkada 2024," kata Christina Kartika.

Pihaknya juga berharap, media dapat turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pentingnya pengawasan terhadap pilkada.

"Penguatan pemberitaan pada tahapan pemilihan serentak juga memungkinkan media untuk berperan sebagai pengawas independen,” terangnya. 

“Dalam hal ini media memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mengawasi jalannya proses pemilihan termasuk potensi pelanggaran hukum atau kecurangan yang mungkin terjadi," sambungnya.

Media dapat berkontribusi secara signifikan dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, juga turut menghadirkan sejumlah narasumber dalam acara diskusi. Diantaranya Armydian Kurniawan dari Inews Media Group dan Budiharjo selaku perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali.

Kedua narasumber menekankan pentingnya insan media dapat mengedepankan jurnalisme damai dan dapat membuat karya jurnalistik yang bermutu dan berkualitas. Selain itu, diharapkan jajaran Bawaslu dapat terbuka dalam memberikan akses informasi kepada media.