Ketua DPD Partai Gerindra Bali nilai pembangunan Bandara Bali Utara sangat strategis
Wacana proyek pembangunan Bandar Udara (Bandara) Bali Utara kembali ramai dibicarakan masyarakat Bali akhir-akhir ini. Menurut rencana kalau tidak ada perubahan, titik lokasi bandara komersial kedua di Bali tersebut akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng.
Elshinta.com - Wacana proyek pembangunan Bandar Udara (Bandara) Bali Utara kembali ramai dibicarakan masyarakat Bali akhir-akhir ini. Menurut rencana kalau tidak ada perubahan, titik lokasi bandara komersial kedua di Bali tersebut akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng.
Pembangunan Bandara Bali Utara dinilai sangat strategis karena akan membuka semua potensi bisnis dan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Namun sebelum rencana ini terwujud, maka perlu dibangun infrastruktur pendukungnya, salah satunya adalah akses jalan penghubung dari dan menuju ke bandara.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah mengaku sependapat dengan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Bali Wayan Koster soal pentingnya akses penghubung menuju bandara di Bali Utara seandainya benar dibangun.
“Artinya beliau (Wayan Koster) menyampaikan hal yang sama dan itu memang bagus, saya belajar dengan para ahli yang bilang begitu, kami sependapat kan bukan berarti bertempur harus tidak sependapat, kalau bagus kenapa tidak,” kata De Gadjah di Denpasar, Bali, Senin (3/6)
Namun meski demikian diperlukan tahapan panjang untuk dapat membangun bandara di Bali Utara atau Kabupaten Buleleng. Sementara itu di sisi lain, rencana proyek pembangunan infrastruktur transportasi bandara tersebut merupakan salah satu janji saat kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu.
Namun rencana pembangunan bandara tersebut sebelumnya juga sempat ditentang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu perlu disiapkan pembangunan infrastruktur jalan dan juga noda transportasi pendukung lainnya.
De Gadjah menjelaskan, terkait masalah lahan di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, itu memang ada tanah milik adat dan sebuah perusahaan dengan agunan sekitar Rp1 triliun, namun hal itu sebenarnya dapat diatasi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sedangkan terskait masalah lahan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, itu karena masih terdapat lahan penduduk setempat namun hal ini juga dapat diatasi dengan pembebasan lahan.
Namun, setelah dua persoalan tersebut tertangani, De Gadjah menilai pentingnya juga dibangun infrastruktur jalan atau Mira transportasi untuk menuju bandara, agar nantinya operasional bandara di Bali Utara itu optimal.
“Setelah selesai yang pasti sebelum membangun bandara aksesnya dulu di buat, entah tol lingkar pulau atau kereta MRT (Mass Rapid Transit) biar tidak seperti Bandara Kertajati (Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat) atau Bandara Kulonprogo (Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY),” tegasnya.
Namun, meski sependapat perihal akses penghubung, De Gadjah menegaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara tersebut penting karena mengingat kawasan sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di wilayah Bali Selatan sudah sangat padat.
De Gadjah menilai kurangnya pemerataan pembangunan untuk Bali Utara, dan keberadaan bandara jika dioptimalkan maka dapat mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Buleleng, Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
“Juga nambah lapangan pekerjaan, ekonomi meningkat, menambahkan pendapatan asli daerah, banyak hal, yang penting kita kompak, provinsi dan pemda kompak,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (3/6).