Berbatasan dengan Kota Solo, tiga kecamatan di Sukoharjo ini tidak punya SMA Negeri

Elshinta.com - Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah meminta pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan jenjang SMA di wilayah perbatasan antar daerah. Sebab, tiga kecamatan di Sukoharjo yakni Kecamatan Grogol, Baki dan Gatak sampai saat ini tidak memiliki SMA negeri. Lulusan SMP dari tiga wilayah tersebut rata-rata memilih bersekolah swasta di Kota Solo.

Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi menerangkan, pihaknya bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo telah mengajukan usulan pada Disdikbud Provinsi Jawa Tengah membangun SMA diantara tiga kecamatan yang sudah dipetakan. Usulan tersebut berkali-kali disampaikan pada pemprov tetapi sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan.

"Kami paham usulan tidak segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan regulasi," kata dia.

DPRD dan Disdikbud Sukoharjo berencana mengawal usulan tersebut hingga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebutuhan SMA negeri di Sukoharjo perbatasan dinilai mendesak karena menimbulkan ketimpangan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warga.

Wawan mengatakan, selama ini lulusan SMP di Baki, Grogol dan Gatak yang akan melanjutkan SMA ditampung sekolah terdekat yang ada di Kota Solo. Tetapi timbul masalah saat pemerintah menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dengan jalur zonasi. Tiga wilayah di Sukoharjo ini tidak masuk radius zonasi SMA negeri Solo sehingga pilihan yang paling mungkin diakses adalah sekolah swasta di kota yang sama.

"Bisa dikatakan kita itu sebenarnya korban regulasi," ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (21/6). 

Sementara, Kepala Disdikbud Sukoharjo, Heru Indarjo menambahkan, kekurangan fasilitas pendidikan jenjang SMA di Sukoharjo ini sudah disampaikan sejak lama oleh daerah ke pemprov. Daerah juga sudah mengajukan penambahan jumlah SMA negeri namun belum disetujui.

Saat ini, upaya meminta fasilitas pendidikan ini dilakukan bersama dengan DPRD secara berjenjang untuk memenuhi kebutuhan  mendesak bidang pendidikan tersebut. "Repotnya kalau musim PPDB seperti sekarang, jumlah sekolahan kurang menampung lulusan," ujarnya.  (Deni Suryanti)