OPD Pemkab Semarang diimbau percepat penanganan stunting
Bupati Semarang, Jawa Tengah Ngesti Nugraha mengimbau seluruh OPD dapat melakukan percepatan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di tahun 2025.
Elshinta.com - Bupati Semarang, Jawa Tengah Ngesti Nugraha mengimbau seluruh OPD dapat melakukan percepatan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di tahun 2025.
"Selain itu juga perlu diperhatikan pengendalian inflasi di semester pertama tahun ini,” katanya saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2025 oleh 46 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (2/1), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto.
Menurut Ngesti, penandatanganan pakta integritas itu merupakan komitmen jajaran OPD melaksanakan dana APBD 2025 secara transparan dan efektif. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dampak program pembangunan. Dia juga mengingatkan untuk tetap mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak berujung kasus pelanggaran hukum.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo melaporkan dana APBD 2025 sebesar Rp2,69 triliun. Dari jumlah itu pendapatan daerah tercatat Rp2,59 triliun atau naik Rp21,17 miliar dibandingkan APBD perubahan 2024.
Penandatangaan pakta integritas dilakukan di awal Januari 2025 bertujuan agar satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan pembangunan. Terutama yang berkaitan dengan tiga program prioritas. Yakni penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.
“Hal ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pencapaian insentif fiskal,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBDes oleh 207 Kepala Desa.
Menurut Rudibdo hal itu untuk menyesuaikan pelaksanaan program kegaitan Pemkab dan seluruh Pemdes terkait pengelolaan dana desa.