Target nasional 200 Sekolah Rakyat, Mensos: mulai tahun ajaran ini

Elshinta.com - Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Daerah dan pilar-pilar sosial tengah menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti program Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam dialog bersama pilar sosial dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/4/2025).

Gus Ipul sapaan akrabnya mengatakan, bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keseriusan tinggi dalam mendukung program ini.

“Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare. Padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menilai hal ini sebagai bentuk kesiapan penuh, karena lahan tersebut dirancang untuk menampung seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga.

Saat ini, kata Gus Ipul, tim lintas kementerian tengah melakukan proses verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan implementasi. “Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendekatan pendidikan formal sekaligus pembinaan karakter.  “Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” kata Gus Ipul. 

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam desil 1 menurut data kesejahteraan nasional. Sehingga, pemerintah menyiapkan data 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendukung proses seleksi penerimaan siswa secara tepat sasaran.

“Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.

Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam penyediaan tenaga pendidik. Bupati dan wali kota diimbau untuk mengusulkan guru-guru dari wilayah masing-masing, dengan prioritas pada PNS dan P3K. Apabila masih ada kekurangan, opsi rekrutmen tambahan seperti P3K paruh waktu akan dipertimbangkan.

“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Pemkab Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyatakan kesiapan penuh daerahnya. Adapun pihaknya menyiapkan dua lokasi sebagai tempat belajar sementara, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi. “Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.

Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. “Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

Ipuk berharap program ini dapat segera direalisasikan, mengingat potensi besar Sekolah Rakyat dalam membantu memutus rantai kemiskinan. “Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter