Konten penertiban PKL non KTP Kudus, Bellinda Birton tuai kritik netizen 

Elshinta.com - Wakil Bupati Kudus Jawa Tengah Bellinda Birton membuat konten di media sosialnya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan diseputaran Alun-alun Simpang Tujuh Kudus yang tidak ber KTP (non) KTP Kabupaten Kudus. 

Dimana, dalam konten Wabup menemui sejumlah pedagang yang sedang berjualan pada malam hari di Kawasan alun-alun Simpang Tujuh. Ia meminta para pedagang menunjukan KTP, ternyata ada beberapa pedagang yang merupakan pendatang dari luar kota seperti dari Solo dan lain-lain.

Dalam konten itu ia akan menertibkan PKL yang bukan asli Kudus dengan prioritas utama warga setempat. Pihaknya meminta Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kudus untuk mencarikan tempat agar mereka tidak berjualan Dikawasan Alun-alun Simpang Tujuh.

Konten Wabup Kudus ini menuai reaksi berbagai pihak tidak hanya para netizen di medsosnya. Seperti salah satu ketua ormas di Kudus, Sururi Mujib, yang menyatakan turut prihatin dan pengen tertawa terkait konten Wabup yang mendatangi PKL, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.

"Melihat tayangan postingan wakil bupati Kudus, tentang pedagang khususnya pedagan kecil yang berasal dari luar Kudus, terus terang saya merasa miris dan menyayangkan. Tidak selayaknya pernyataan itu disampaikan oleh salah satu pimpinan daerah di Kabupaten Kudus. Kita tahu Kabupaten Kudus adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yg menjamin warga negaranya untuk berusaha mencari nafkah dimana saja berada selama masih didalam wilayah kekuasaan NKRI," ujar salah satu dosen di Kudus, Hendi Hendro.

Demikian juga komentar netizen, Viergaesha23 apa kabar orang2 kudus yang berjualan diluar Kudus? Apakah perlu diperlakukan sama kyk gt?. Masih banyak kritik dari netizen yang dilontarkan di Instagram Wabup Kudus. 

Menanggapi komentar netizen dan masyarakat, wabup Kudus memberikan tanggapan kepada awak media yang menyatakan jika terkait konten yang kemarin dimedsosnya itu karena ia mendapatkan keluhan terkait PKL Simpang Tujuh Kudus yang banyak bukan warga Kudus sehingga perlu diterbitkan. PKL yang mengunakan gerobak telah menganggu lalin. 

"Ada beberapa PKL yang tidak dari Kudus. Saya minta diterbitkan dikasih tempat lain. Karena saya ingin memprioritaskan warga Kudus. Jadi jika ingin masih berjualan disitu saya kasih solusi pindah jadi warga Kudus. Apalagi mereka cari rezeki dan keluarganya setiap hari tinggal di Kudus hanya beberapa bulan sekali balik ke daerah asalnya," kata Wabup. 

Menurutnya wajar tiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing, namun prioritas utama tetap akan warganya. "Saya tidak melarang warga luar Kudus yang mau kerja di Kudus. Monggo warga luar Kudus yang kerja dari luar Kudus. Khusus untuk kawasan alun-alun Simpang Tujuh yang merupakan strategis saya akan memberi fasilitas warga lokal. Memprioritaskan atau mengutamakan warga Kudus. Dan saya tidak ada kata mengusir," imbuh Bellinda. 

Ia juga berdalih, pada saat kegiatan Dandangan (kegiatan sambut ramadan) didominasi pedagang dari luar daerah sehingga usaha UMKM warga Kudus tidak maju. Jika ingin berkembang dan maju maka warga Kudus harus menjadi prioritas.