Sekolah Rakyat solusi cerdas atasi rantai kemiskinan

Elshinta.com - Pemerintah mendorong langkah strategis dalam menghapus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Salah satu terobosan utama adalah pendirian Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mulai diluncurkan tahun ini.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, menegaskan bahwa pendekatan program ini bersifat preventif, bukan reaktif. “Biasanya kita bantu setelah miskin. Sekarang kita cegah agar anak-anak keluarga miskin, tidak ikut jatuh miskin,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

Sekolah ini dirancang sebagai institusi gratis berbasis asrama (boarding school), dengan kurikulum nasional yang diperkuat oleh pendidikan karakter, keagamaan, dan keterampilan hidup. Seluruh fasilitas juga ditunjang teknologi digital untuk memperluas akses belajar.

Menyambut tahun ajaran baru, persiapan infrastruktur dan SDM dikebut. Seleksi kepala sekolah dan guru tengah dilakukan, sementara calon peserta didik juga dipersiapkan secara mental dan akademik. “Insya Allah pertengahan Juli kita mulai,” kata M. Nuh optimis.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini merupakan perintah langsung Presiden. “Presiden memberi amanat jelas: putus transmisi kemiskinan dan muliakan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” ujarnya.

Dengan anggaran Rp2,3 triliun, sebanyak 100 Sekolah Rakyat ditargetkan berdiri. Tahap pertama akan dimulai pada Juli mendatang, dengan 63 sekolah siap beroperasi di berbagai daerah: 34 di Jawa, 13 di Sumatera, 8 di Sulawesi, serta sisanya tersebar di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

Berbeda dari program revitalisasi sekolah umum, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi terhadap hambatan mendasar dalam akses pendidikan, seperti biaya personal dan kesenjangan geografis. “Bukan hanya soal membangun gedung, ini tentang memulihkan martabat,” ujar Agus Jabo.

Namun, program ini tidak lepas dari sorotan. Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengingatkan perlunya kejelasan tata kelola, terutama karena keterlibatan Kementerian Sosial dalam bidang pendidikan yang bisa menimbulkan tumpang tindih. “Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag,” katanya.

Ia juga mencemaskan kemungkinan segregasi sosial jika anak-anak dari latar belakang miskin dikumpulkan tanpa koneksi dengan kelompok sosial lain. Kekhawatiran itu dijawab oleh Prof. M. Nuh dengan menekankan pendekatan pembangunan semangat dan kapasitas anak.

“Tidak soal siapa kita kumpulkan, tapi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka untuk mendobrak batas,” tegasnya. Ia memastikan bahwa interaksi dengan sekolah dan komunitas luar akan tetap dijaga agar tidak menciptakan eksklusivitas.

Dalam hal pengawasan dan transparansi, Agus Jabo menegaskan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat melibatkan lintas kementerian dengan sistem audit internal dan eksternal. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari Rp2,3 triliun itu betul-betul menyentuh mereka yang berhak,” katanya.

Dengan itu, pemerintah tegaskan Sekolah Rakyat hadir di tengah kebutuhan pendidikan yang menjangkau kelompok paling rentan untuk membangun jembatan menuju keadilan sosial. (Rir/Ter/Kemensos)