Sekolah Rakyat, langkah Kemensos bangun harapan rakyat kecil

Elshinta.com - Kementerian Sosial RI terus memiliki komitmen dalam mengatasi kemiskinan ekstrem lewat program strategis Sekolah Rakyat. Tak hanya membangun fasilitas pendidikan, program ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat miskin agar dapat keluar dari lingkaran ketertinggalan.

“Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan. Waktu kita sosialisasi di Temanggung, seorang ibu sampai menangis di depan Pak Menteri Sosial. Bukan karena sekolahnya megah, tapi karena anaknya yang dulu putus sekolah sekarang punya harapan lagi,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri acara “Double Check PCO x Gempita” di Museum Toety Heraty, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Dalam acara yang mengangkat tema pemberdayaan masyarakat lewat seni dan budaya tersebut, Wamensos Agus Jabo menyampaikan bahwa Kemensos kini memegang tiga mandat besar yang saling bersinergi, yakni pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pelaksanaan program-program sosial, dan pembangunan Sekolah Rakyat.

“Yang pertama, memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini clear. Yang kedua, melaksanakan program-program Kemensos, dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, sampai pemberdayaan sosial. Dan yang ketiga, ini yang baru, membangun Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Program ini muncul sebagai jawaban atas fakta bahwa jutaan keluarga miskin, terutama di pedesaan, masih terjebak dalam ketidakmampuan mengakses pendidikan layak karena keterbatasan ekonomi.

“Kita tahu sekarang ada sekitar 24 juta orang miskin, 3,17 juta di antaranya miskin ekstrem. Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma 1,5 sampai 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?,” tuturnya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, seluruh kementerian dan lembaga diminta menyusun program berbasis DTSEN agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari transformasi besar Kemensos dari pola bantuan pasif menuju pemberdayaan aktif. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, Wamensos juga menyinggung pentingnya mengubah mentalitas masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan.

“Saya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander. Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit. Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” katanya penuh semangat.

Ia pun membagikan pengalaman sukses dari program pemberdayaan Kemensos di berbagai daerah. Salah satunya di Malang, di mana ratusan keluarga berhasil lulus dari program bantuan sosial karena telah mandiri.

“Waktu saya ke Malang, 500 keluarga kita wisuda, keluar dari program bantuan karena sudah mandiri. Ada satu ibu bilang ke saya, ‘Pak Wamen, saya nggak mau anak saya terus dicap keturunan orang miskin.’ Itu luar biasa. Itu semangat,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kemensos tengah mempercepat pendirian minimal 100 Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi mulai Juli 2025.

“Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin ini punya rasa percaya diri. Mereka bukan beban negara. Mereka masa depan Indonesia,” pungkas Agus Jabo.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter