Dugaan korupsi pengadaan laptop 9,9 T, ini kata Kejagung

Elshinta.com - Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan pada kasus dugaan korupsi pengadaan  Laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2023, dengan anggaran Rp9,9 Triliun.

"Ini baru penyidikan umum. Sifatnya masih di awal. Prosesnya baru pada upaya penyidik dalam mencari bukti-bukti sebanyak mungkin dari alat bukti, untuk membuat terang tindak pidana korupsi ini,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, kepada Radio Elshinta, Selasa (27/1/2025).

Harli menegaskan Kejaksaan Agung akan profesional dalam mengusut kasus tersebut, dan tidak tebang pilih. "ini proses penyidikan sangat tergantung pada apakah menjadi kebutuhan penyidikan.  Siapapun, pihak manapun, ketika itu menjadi kebutuhan penyidikan, karena ada korelasinya, nanti kita tunggu,” ujarnya

Harli meminta masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja.  "Mengungkap sesuatu perkara tindak pidana korupsi itu tidak mudah, ketika masyarakat memiliki informasi terkait ini, tidak apa-apa disampaikan ke kami,” imbaunya.

Harli menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi di Kemendikbudristek 2019-2023 tersebut, berawal dari laporan masyarakat yang diterima Kejagung. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan demi menemukan ada tidaknya unsur atau peristiwa pidana. Berdasar hasil penyelidikan, penyidik menemukan bukti cukup adanya peristiwa pidana atau melawan hukum pada kasus tersebut.

"Persengkokolan atau permufakatan jahat, mengarahkan tim teknis agar membuat kajian TIK, dengan menggunakan laptop Chromebook. Padahal itu tidak didasarkan kebutuhan belajar mengajar. Karena dari ujicoba 1000 Chromebook itu ditemukan kendala. Karena berbasis internet. Kan tidak semua daerah sama kekuatan internetnya. Kurang efektiflah penggunaan Chromebook. Tetapi ini tetap dilakukan,” jelas Harli.

Penulis: Anton R/Ter