Wali Kota Surabaya lantik 223 pejabat untuk tingkatkan pelayan publik

Elshinta.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 223 pejabat di lingkungan pemerintah kota setempat sebagai bentuk komitmen birokrasi di daerah itu untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Sabtu, menekankan pentingnya rotasi jabatan sebagai bagian dari pengembangan diri aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Saya pernah menyampaikan bahwa jabatan itu tidak boleh terlalu lama. Cukup dua tahun, maksimal 2,5 tahun, harus bisa berpindah kepada jabatan yang lainnya," katanya di sela pelantikan.

Ia menjelaskan rotasi jabatan agar para ASN dapat merasakan tantangan di berbagai posisi birokrasi.

"Dengan demikian, wawasan dan kemampuan analisis mereka akan berkembang secara menyeluruh. Bayangkan kalau satu orang akan di titik tertentu saja, maka ilmunya tidak akan pernah berkembang," ujarnya.

Setelah acara pelantikan, ia mengatakan bahwa dari 223 pejabat yang dilantik itu, 55 orang di antaranya pejabat yang naik jabatan berdasarkan proposal diajukan, sedangkan sisanya mengalami rotasi sesuai hasil asesmen.

"Ini pelantikan 223 orang, mulai dari eselon II dan eselon III. Dan pelantikan ini, 55-nya adalah orang yang naik menggeser yang lainnya berdasarkan proposal yang masuk," katanya.

Ia mengatakan rotasi jabatan untuk memecah zona nyaman ASN yang telah menduduki posisi lebih dari dua tahun agar setiap ASN memiliki pengalaman lintas sektor dalam perangkat daerah.

"Sehingga semua pegawai negeri itu ada perjalanannya ke seluruh dinas dan dia bisa merasakan, oh bebannya dinas lain seperti ini," katanya.

Ia menilai pengalaman lintas dinas akan meningkatkan kemampuan analisis seorang ASN dalam menghadapi berbagai persoalan dan kegiatan pemerintahan.

"Sehingga ini bisa menambah kemampuan mereka untuk melakukan analisa-analisa sebuah kegiatan," ujarnya.

Ia mengatakan pelantikan merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Seluruh perubahan struktural telah memperoleh izin resmi dari instansi terkait. Karena sekarang terkait dengan perubahan apapun yang ada di pemerintahan, terkait struktural, maka harus mendapatkan izin dari BKN dan Kemendagri," ujarnya.