Pengamat sebut Pemerintah melalui penegak hukum perlu tertibkan TKA ilegal

Elshinta.com - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang dinilai semakin meresahkan. Menurutnya, keberadaan TKA ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional apabila tidak ditangani secara serius.

“Masalah TKA ilegal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun negara wajib hadir secara aktif melalui aparat penegak hukum untuk menertibkan dan menata ulang keberadaan mereka,” ujar Trubus pada Jumat (6/6/2025).

Ia menegaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tampaknya belum berjalan secara efektif dalam menindak para pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perekrutan TKA ilegal. Lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan tegas dinilai memperburuk situasi.

Menurut Trubus, Indonesia juga sedang menghadapi tantangan lain di sektor ketenagakerjaan, yakni minimnya lapangan pekerjaan yang memaksa banyak tenaga kerja lokal untuk mencari pekerjaan di luar negeri. “Inilah yang seharusnya menjadi perhatian negara. Lembaga penjamin tenaga kerja harus didaulat oleh negara dan mendapatkan pengawasan ketat sejak awal proses perekrutan hingga penempatan di luar negeri,” tambahnya.

Trubus mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan TKA ilegal, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan semua lembaga perekrutan beroperasi sesuai hukum dan tunduk pada standar pengawasan yang ketat.

“Ketegasan negara melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap TKA ilegal adalah kunci untuk menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan nasional. Tanpa itu, potensi konflik sosial dan ketimpangan di sektor tenaga kerja akan terus meningkat,” pungkasnya.