Sekolah Rakyat diluncurkan, fokus pada anak keluarga miskin

Elshinta.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru, Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memberikan akses pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan membangun semangat dan harapan keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan.

“Yang lebih penting lagi (adalah) membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ujar Agus Jabo dalam Diskusi Redaksi bertema “Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan media nasional dari berbagai platform seperti Radio Elshinta, Antara, Kompas, Detik, Metro TV, dan lainnya.

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional di bawah lima persen pada 2029.

“Sekolah Rakyat itu dimaksudkan oleh Pak Presiden, dalam rangka memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin,” ujarnya.

Selain memberikan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi untuk orang tua siswa serta perbaikan rumah tidak layak huni. Data Kemensos menunjukkan mayoritas orang tua calon siswa bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah.

Guna memastikan data penerima manfaat akurat, kata Agus, sekitar 34 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikerahkan untuk melakukan pengecekan lapangan. “Kemensos sudah melakukan ground check (melalui) pendamping PKH sekitar 34 ribu, (yang langsung) ke keluarga penerima manfaat,” jelas Agus Jabo.

Berdasarkan data Susenas 2021, 76 persen anak putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi. Data BPS tahun 2024 juga menunjukkan bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Sementara itu, survei IFLS mencatat 64,46 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kondisi miskin di masa depan.

“Kalau orangtuanya tukang becak, anaknya tidak harus ikut jadi tukang becak. Pak Prabowo mengatakan kita harus melakukan pergerakan untuk memotong transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang miskin dengan Sekolah Rakyat,” kata Agus Jabo.

Pada tahap awal, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi bulan depan. Sekolah ini menampung 9.755 siswa, didukung 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan. Setiap sekolah berdiri di atas lahan minimal 8,5 hektare dan menyediakan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah, termasuk asrama dan tempat ibadah.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia kepala sekolah, tenaga pendidikan. Termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus sudah siap,” ujarnya.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri dari program persiapan berbasis pemetaan bakat, kegiatan akademik, serta penguatan karakter, nasionalisme, dan spiritualitas. Pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan sekolah melalui pemanfaatan 122 Balai Latihan Kerja dan 45 gedung milik pemerintah daerah.

“Juli ini kita sudah aman 100 (Sekolah Rakyat) dan sekarang sedang kita persiapkan membangun 100 (Sekolah Rakyat). Pak Presiden minta minimal 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem,” kata Agus Jabo.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 514 kabupaten/kota, dengan sasaran menjangkau hingga 500.000 anak dari keluarga miskin secara nasional.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter