Gubernur Jatim: Sekolah Rakyat cara negara bantu keluarga kurang mampu

Elshinta.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan cara dari pemerintah untuk membantu menyalakan harapan bagi keluarga kurang mampu. 

Gubernur mengemukakan, pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mendukung Sekolah Rakyat, terbukti banyak gedung-gedung milik pemerintahan maupun fasilitas negara disulap menjadi sarana pendidikan. Sekolah Rakyat ini merupakan cara negara menyalakan harapan keluarga kurang mampu. 

“Dari gedung pelatihan ASN menjadi tempat menyalakan harapan. Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir untuk mereka yang selama ini mungkin tidak punya harapan,” ujar Gubernur Khofifah dalam keterangannya di Kediri, Kamis.

Khusus SR di eks Balai Pengembangan Kompetensi ASN (BPKASN) Pemkab Kediri ini, kata Khofifah, ada sebanyak 100 murid yang terdiri dari 40 laki-laki dan 60 perempuan. Mereka semua merupakan anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang tercatat dalam Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Ini bukan soal 100 anak saja, tapi soal satu harapan besar, bahwa siapa pun, dari latar belakang apa pun, berhak memiliki masa depan. Kita sedang membangun jalan menuju masa depan itu bersama-sama,” kata Khofifah.  

Gubernur juga optimistis pembelajaran di SR gedung BPKASN Kediri akan berlangsung inklusif dan representatif. Di sini terdapat empat ruang kelas dengan kapasitas masing-masing 25 siswa-siswi, seluruhnya dilengkapi pendingin ruangan (AC).

“Kawan-kawan bisa menyaksikan kamarnya ber-AC, kamar mandinya mungkin lebih mewah dari rumah saya. Ventilasinya luar biasa, kantinnya pun setara sekolah internasional," ujar dia.

Ia juga mengusulkan ke Bupati agar anak-anak mendapatkan tambahan pelajaran Bahasa Inggris.

Dalam kesempatan ke Kediri, Khofifah juga melihat langsung kondisi asrama di SR Kediri. Hal ini karena seluruh SR menerapkan boarding school (sekolah berasrama).

Menurutnya, kamar asrama yang tersedia nyaman, ditambah perpustakaan, aula, sarana olahraga, serta pengawasan CCTV 24 jam.

Untuk aula disebutnya besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan narasumber dari TNI, Polri, atau bahkan langsung dari Bupati Kediri.

Kemudian juga, kurikulum yang diterapkan memadukan pembelajaran akademik dengan penguatan karakter, nasionalisme, literasi digital, dan kecakapan hidup.

Gubernur juga menyampaikan bahwa program ini tidak akan berhenti pada satu angkatan saja. Pemerintah terus mempersiapkan pembangunan gedung permanen SR di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, dengan luas lahan 7–14 hektare yang ditargetkan rampung tahun 2026.

Program ini terselenggara atas sinergi Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Penetapan peserta didik tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 100.3.3.2/162/418.08/2025, serta diumumkan melalui Surat Kementerian Sosial RI Nomor 2299/1/HM.01.3/SR.1/6/2025.

“Saya optimistis dari Sekolah Rakyat ini lahir generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan memiliki karakter yang kuat. Mereka akan jadi agen perubahan yang membawa harapan baru, bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi untuk Jawa Timur dan Indonesia,” kata Khofifah.

Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa kesuksesan pelaksanaan program ini tidak lepas dari dukungan Gubernur Jatim yang secara intensif memantau dan mendorong percepatan.

“Ibu Gubernur ini luar biasa, beliau mengabsen kami lewat grup, tidak hanya soal Sekolah Rakyat, tapi juga Koperasi Merah Putih. Bayangkan, baru tiga hari tapi sudah sembilan sampai sepuluh kunjungan Bu Gubernur ke Sekolah Rakyat. Ini bentuk komitmen luar biasa,” kata Bupati.