Legislator DIY sebut pemotongan anggaran repotkan daerah
Kebijakan pemotongan anggaran pemerintah berdampak serius ke daerah-daerah. Akibat kebijakan yang cukup merepotkan daerah tersebut, maka perlu terobosan-terobosan agar pembangunan terus berlanjut.
Elshinta.com - Kebijakan pemotongan anggaran pemerintah berdampak serius ke daerah-daerah. Akibat kebijakan yang cukup merepotkan daerah tersebut, maka perlu terobosan-terobosan agar pembangunan terus berlanjut.
Komisi A DPRD DIY mendorong agar memaksimalkan potensi dana swasta dalam membantu pembangunan daerah. Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta diharapkan perencanaan pembangunan bisa dijalankan dengan baik.
"Sesuai intruksi Presiden RI, anggaran 2025, kita tahu ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 M danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari 65 M. Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikan sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektar, " kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, Senin (21/07/2025).
Menurutnya, urusan partisipasi masyarakat di pembangunan daerah, porsinya masih kecil dan potensi swasta perlu terus didorong. Diskusi bersama pemda perlu terus dilakukan untuk mencari anggaran swasta, untuk menopang anggaran yang ditugaskan oleh pusat. Potensi dana swasta harus digali sehingga partisipasi swasta yang masih kecil bisa ditingkatkan.
"Kita ingatkan ada tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi. Fakir miskin anak terlantar dipelihara negara, lansia DIY perlu diberi bantuan, data 10,4 persen angka kemiskinan. Saran, Bappeda silakan susun big data mikro, cacah jiwa atau sensus, hasilnya bisa jadi kebijakan pemerintah daerah guna intervensi atasi kemiskinan yang terjadi," katanya.
Ia mencontohkan kota Yogyakarta bagaimana kemandirian dan partisipasi masyarakat bisa angkat kekuatan fiskal, dalam upaya membangun rumah warga yang tidak layak huni, dijalankan dengan gotong royong. Saat terjadi pemotongan anggaran, Pemkot Yogyakarta mampu menggandeng swasta dengan memanfaatkan CSR nya untuk program bedah rumah.
"Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (21/7).