Kontroversi FGD Kemenhub: Siapa sebenarnya wakili ojol?

Elshinta.com - Kementerian Perhubungan RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait ojek online (ojol) dengan mengundang beberapa komunitas dari ojol di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari instansi, stakeholder dan komunitas ojol untuk mendiskusikan terkait permasalahan seputar ojol seperti kenaikan tarif, hingga status kemitraan adapaun pereakilan Unit Respon Cepat (URC) ojol yang turut menghadiri acara itu dan memberikan tanggapan atas kegiatan FGD tersebut.

 

“Dari awal acara dimulai juga terlihat sudah tidak kondusif. Pihak korban aplikator belum apa-apa sudah banyak interupsi yang tidak jelas, apa lagi R4 dari mereka merasa tidak di undang untuk acara tersebut yang mana ternyata FGD itu merupakan agenda khusus untuk ojol bukan taksol ataupun kurir pengakuan dari Pak Yani (Kemenhub). 

 

Tuduhan Garda terkait ketidakberimbangan tentu tidak tepat, karena moderator pun faktanya tidak adil tanpa memberikan kesempatan dari URC untuk memberikan tanggapan dalam forum itu, padahal kami sudah berulang kali angkat tangan,” ujar Humas URC, Erna yang hadir pada FGD Kemenhub, Kamis (24/7/2025).

 

Di lokasi berbeda saat diwawancarai, Ketua Umum Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOOSI), yang juga tergabung dalam URC, Danny Stephanus juga mengatakan bahwa kurang ketatnya pengawasan saat FGD berlangsung.

 

“Pihak penyelenggara dalam hal ini Kemenhub kurang tegas dalam mengawasi peserta FGD yang diundang sehingga banyaknya nama-nama yang tidak ada dalam undangan justru bisa masuk hanya untuk menikmati makanan dan membuat keonaran pada acara tersebut. Bahkan ada juga sebagian orang yang tidak boleh masuk karena namanya tidak ada justru dapat masuk karena mengaku pada petugas kalau dirinya bagian dari URC atau komunitas lainnya yang diundang hanya untuk dapat masuk pada acara itu,” kata Danny usai kegiatan.

 

Danny menambahkan, diduga adanya drama yang dimainkan oleh pihak korban aplikator, Garda maupun SPAI. Janggalnya, ada yang tidak memiliki akun ojol tapi memaksa untuk bisa berbicara sehingga membuat keributan terulang kembali.

 

“Harusnya moderator memberikan kesempatan satu-satu perwakilan dari tiap komunitas yang diundang untuk berbicara bukannya malah asal tunjuk saja sehingga saling berebutan. Dari awal sudah disepakati bahwa yang dapat berbicara adalah yang memiliki akun ojol. Lucunya, dari kubu korban aplikator (Garda, SPAI dkk) malah memaksa untuk berbicara padahal tidak memiliki akun, ditambah lagi dia menyerukan agar seluruh pihak termasuk Kemenhub yang tidak memiliki akun untuk keluar ruangan. ” tambahnya.

 

Dirinya menilai, pihak korban aplikator (Garda, SPAI dkk) mungkin ingin terlihat eksis dalam acara tersebut. Sepanjang acara, perwakilan URC justru terlihat lebih kondusif dalam tanggapan ke beberapa argumen yang kurang tepat.

 

“Teman-teman URC tidak terpancing selama kegiatan berlangsung. Justru konflik yang terjadi di dalam antara kubu FDTOI dan korban aplikator (Garda, SPAI dkk). Namun, di penghujung acara justru dari pihak korban aplikator membuat ulah pada seorang perwakilan dari URC yang akhirnya berbuntut panjang hingga di luar hotel. Seruan ‘main di luar’ pun mulai dilontarkan dari pihak URC pada pihak Garda yang memicu puluhan orang dari URC menunggu di luar hotel hingga membuat pihak kepolisian yang berjaga harus menurunkan 2 kompi personel” jelasnya.

 

Dari pantauan media di lokasi, massa URC yang berada di luar hotel terlihat terbagi pada tiga titik kumpul. Titik massa pertama di depan hotel, titik kedua di lampu merah, dan titik ketiga di base camp ojol Govinda Juanda dekat shelter Grab/Gojek.

 

“Ya kita sama-sama taulah, namanya aja Unit Respon Cepat, jadi buat mereka kumpul tidak perlu waktu lama, hitungan menit udah ratusan URC langsung berdatangan, beredar di grup WhatsApp kalau Garda tidak berani keluar hotel dan meminta untuk dikawal dari hotel ke sekretariat mereka. Kalau di medsoskan mereka mengaku singa dengan 50 ribu massa, nah pas ketemu dengan URC berubah jadi anak ayam,” tutupnya.

 

URC selama ini diketahui hanya bergerak dalam sosial dengan membantu rekan ojol yang mengalami musibah kecelakaan di jalan. Mereka tidak pernah terlibat dalam aksi unjuk rasa apapun, apalagi sampai ikut dalam FGD. 

 

FGD Kemenhub kali ini merupakan agenda yang telah tertunda dari beberapa minggu lalu usai Kemenhub hadiri rapat dengan Komisi V DPR RI. Awalnya direncanakan pada 8 Juli 2025, kemudian diundur ke 15 Juli, kemudian merasa belum siap diundur ke 22 Juli tapi baru terlaksana pada 24 Juli 2025.

 

Seluruh peserta FGD berharap agar ke depannya pihak penyelenggara dapat lebih ketat dalam mempersiapkan aturan main, mulai dari undangan, materi, peserta hingga tujuan yang diharapkan membuahkan hasil nyata. (Awaluddin Marifatullah)