BPS catat kemiskinan turun, Gus Ipul: Strategi Presiden mulai berdampak

Elshinta.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut positif laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.

Gus Ipul menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari strategi Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan kemiskinan secara menyeluruh dan terukur.

“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS,” Ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurut Gus Ipul, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam program bantuan sosial (Bansos), mulai dari perbaikan data hingga pengawasan distribusi. Adapun terdapat Tiga Strategi Kunci, yaitu:

Pertama, perbaikan data dilakukan melalui penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data penerima manfaat.

Kedua, penyisiran sasaran bantuan dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pemerintah mengalihkan penerima Bansos dari kelompok menengah ke warga yang tergolong miskin:
    •    1,9 juta KPM dialihkan dari desil atas ke desil bawah
    •    8,2 juta penerima PBI yang NIK-nya tidak aktif diganti ke kelompok miskin riil
    •    Jumlah penerima Bansos meningkat dari 15 juta menjadi 16 juta dalam dua triwulan
    •    Penerima ganda PKH dan Sembako naik 31,8%, dari 6 juta menjadi lebih dari 8 juta

Ketiga, Kemensos memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemda sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Sistem usul-sanggah juga diperkuat agar masyarakat bisa aktif dalam pemutakhiran data.

“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

Selain itu, Kementerian Sosial juga mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas program bantuan sosial. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menyaring penerima yang terindikasi terlibat dalam tindak kejahatan, seperti pendanaan terorisme atau peredaran narkoba. 

Kemensos juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengevaluasi rekening penerima bantuan yang tidak aktif atau memiliki aktivitas mencurigakan. Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penerima tetap, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka saat ini.

“Tidak ada Bansos yang dikurangi. Yang ada adalah Bansos yang dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Presiden Prabowo disebut telah memberikan komitmen nyata dalam memperkuat jaring pengaman sosial, termasuk:
    •    Penebalan Bansos pada Juni–Juli 2025 bagi 18,3 juta KPM
    •    Tambahan kuota 400 ribu KPM selama dua bulan
    •    Tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan

Namun, Gus Ipul mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem baru langkah awal dari pekerjaan besar ke depan.

“Bansos adalah jaring pengaman, tapi pemberdayaan adalah jalan keluar. Kita harus bergerak bersama, pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Dengan itu, Gus Ipul mengajak kepada semua pihak untuk terus mengawal program tersebut. “Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.

Penulis : Rizki Rian Saputra