Airlangga : Pemerintah dan OJK percepat reformasi pasar modal

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmen mempercepat reformasi pasar modal nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan berada pada jalur yang terjaga.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat. Pertumbuhan ekonomi kuartal III mencapai 5,04 persen, inflasi tetap terkendali di 2,92 persen, dan cadangan devisa berada di level aman,” kata Airlangga dalam konferensi pers bersama OJK dan pelaku pasar modal dikutip Minggu (1/2/2026).

Airlangga menyebut cadangan devisa Indonesia hingga Desember mencapai 156,5 miliar dolar AS atau setara 6,2 bulan impor, sementara defisit fiskal dijaga di bawah ambang batas 3 persen. Dari sektor perbankan, rasio kecukupan modal (CAR) tercatat tinggi di level 25,87 persen, dengan rasio utang terhadap PDB di bawah 40 persen.

“Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan peringkat utang Indonesia masih berada pada level investment grade,” ujarnya.

Di sektor pasar modal, pemerintah mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi dan integritas, termasuk percepatan demutualisasi bursa serta peningkatan batas minimal free float menjadi 15 persen sesuai standar global.

Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik manipulasi harga saham.

“Praktik manipulasi pasar atau saham gorengan merusak kepercayaan investor, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan menghambat masuknya investasi. Ini tidak akan ditoleransi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas melalui koordinasi dengan OJK dan aparat penegak hukum.

“Penegakan hukum harus tegas agar pasar modal kita mencerminkan valuasi yang sehat dan kredibel,” kata Airlangga.

Presiden, lanjut Airlangga, juga menginstruksikan agar operasional bursa tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan.

“Tidak boleh ada kekosongan pengawasan. Regulasi, perdagangan, dan pengawasan pasar modal harus tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, OJK menegaskan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan pascapengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner. Melalui rapat Dewan Komisioner, Frederica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon.

“Reformasi dilakukan secara holistik, mulai dari peningkatan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga penegakan hukum yang konsisten,” ujar Frederica Widyasari Dewi.

OJK juga meningkatkan pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk aktivitas influencer, serta memperkuat transparansi melalui kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO).

Dalam mendukung kebijakan pemerintah, OJK mencatat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai Rp148,6 triliun hingga Desember 2025. Selain itu, OJK memberikan relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta mencatat penyaluran kredit program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp1,17 triliun.

“Kami memastikan proses pengambilan keputusan tidak terganggu dan tetap berkomitmen membangun pasar modal berkelas dunia dengan standar transparansi dan tata kelola yang kuat,” tegas Direksi BEI Jeffrey Hendrik

Pemerintah menutup dengan menegaskan komitmen menjaga iklim investasi yang transparan, adil, dan kompetitif di tingkat global.

Dwi Iswanto