APBD DKI Jakarta 2026 disahkan turun menjadi Rp81,3 Triliun, bansos aman

DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp81,3 triliun, turun dari rencana awal Rp95,3 triliun. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun.

Meski anggaran menurun cukup signifikan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan program bantuan masyarakat tidak dikurangi, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial, pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen.

“Yang kita kurangi adalah belanja modal. Misalnya, pembangunan sekolah yang rencananya 22 titik menjadi tinggal 5 saja. Kemudian, pembangunan puskesmas yang rencananya 12 titik tinggal 5 saja, atau yang lainnya misalnya untuk pembangunan rumah susun, untuk peluasan makam, TPU, senilai Rp585 miliar, kita tunda. Untuk anggaran perubahan. Jadi, emang banyak yang tunda,” jelas Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam wawancara di Edisi Pagi Radio Elshinta, Kamis (13/11/2025)

Selain proyek infrastruktur, hibah untuk daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Bekasi juga dipangkas. “Yang kita setujui hanyalah pemasangan lampu jalan yang biasa dilalui untuk masyarakat Depok dan Jakarta. Sebanyak 40 kilometer. Jadi, kita kurangi. Usulannya adalah untuk normalisasi sungai, pembuatan waduk, kita tunda pada anggaran berikutnya,” ujarnya.

Khoirudin menegaskan, Pemprov DKI tetap memprioritaskan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, mengingat Jakarta berkontribusi 17 persen terhadap inflasi nasional.

Untuk mengantisipasi penurunan pendapatan akibat pemangkasan DBH, DPRD membentuk tiga panitia khusus (pansus) yakni pansus perparkiran, pansus barang milik daerah, dan pansus utilitas. “Tiga pansus ini bermuara kepada naiknya penghasilan aset daerah PAD. Nah, jadi kita mengharapkan agar eksekutif memaksimalkan aset kita yang belum termanfaatkan,” katanya.

Anggaran DPRD DKI juga turut dipangkas sebesar Rp100 miliar, termasuk untuk kegiatan reses dan tunjangan. Efisiensi tersebut juga termasuk meninjau kembali tunjangan perumahan anggota dewan dari Rp70 juta menjadi Rp60 juta. "Kalau kemudian itu kurang signifikan, kita kemudian ada rencana B mengurangi separuhnya. Separuh dari tunjangan perumahan,” ungkap Khoirudin.

Meski efisiensi dilakukan di berbagai sektor, Khoirudin optimis layanan publik tetap berjalan. Antisipasi juga dilakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi dari adanya pemangkasan ini.

“Karena proyek ini ditunda, berarti kan mengurangi distribusi penghasilan ke masyarakat. Makanya kita antisipasi dengan pelatihan kerja dan banyak permintaan kerja luar negeri yang sedang kita siapkan di PPKD atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah,” tutupnya.

Sukma Salsabilla