Awal puasa Ramadan 2026 diprediksi 19 Februari, ini penjelasan pakar

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Thomas Djamaluddin memprediksi awal Ramadan tahun ini berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Perbedaan itu disebut bukan lagi karena metode hisab atau rukyat, melainkan konsep hilal global dan hilal lokal.

Pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia pada 17 Februari 2026.

“Mulai tahun ini perbedaan akan semakin sering terjadi. Ini bukan lagi soal metode atau kriteria, tapi konsep hilal global dan hilal lokal,” kata Thomas Djamaludin dalam wawancara Edisi Pagi Radio Elshinta yang dipandu Asrofi, Selasa (17/2/2026).

Thomas menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi, posisi bulan saat magrib 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Di Papua, ketinggian bulan sekitar minus 2,4 derajat, sementara di Sumatera minus 0,9 derajat. Artinya, hilal tidak mungkin terlihat, baik dalam kondisi cuaca cerah maupun hujan.

“Karena posisinya di bawah ufuk, secara astronomi tidak mungkin dirukyat,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, pemerintah yang menggunakan kriteria hilal lokal dan standar MABIMS (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) diperkirakan akan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Menurut Thomas, dalam konsep hilal global, jika kriteria terpenuhi di salah satu wilayah dunia, maka sudah dianggap masuk bulan baru. Pada 17 Februari, hilal memenuhi syarat di wilayah Alaska. “Karena memenuhi kriteria global, maka ditetapkan 18 Februari sebagai awal Ramadan,” jelasnya.

Perbedaan akan lebih sering terjadi

Thomas menilai, dengan perbedaan konsep ini, potensi perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri akan semakin sering terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Ia menegaskan, perbedaan tersebut perlu disikapi dengan saling menghormati.

“Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal konsep dan keyakinan. Kita hargai perbedaan yang ada,” katanya.

Bagi masyarakat yang tidak terikat pada organisasi tertentu, Thomas menyarankan mengikuti keputusan pemerintah yang ditetapkan melalui Sidang Isbat karena diputuskan melalui musyawarah bersama para ulama, pakar astronomi, dan perwakilan ormas.

“Sidang Isbat adalah forum untuk mencari keputusan terbaik bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan potensi perbedaan tersebut, umat Islam diimbau tetap menjaga persatuan dan fokus pada esensi ibadah Ramadan.