Biaya tinggi Pilkada picu wacana perubahan sistem

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, ongkos besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat harus mengeluarkan biaya tinggi, meski belum tentu dapat maju dalam kontestasi.

“Sejak pilkada langsung digelar pada 2005 hingga sekarang, biaya politik selalu tinggi. Ada empat tahap krusial yang membuat kandidat mau tidak mau mengeluarkan biaya besar,” ujar Yusak dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Yusak menjelaskan, survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kehadiran langsung kandidat. Namun, keterbatasan waktu dan luasnya wilayah membuat kandidat sulit menjangkau seluruh pemilih. Kondisi ini, menurutnya, kerap mendorong penggunaan cara instan berupa politik uang.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Jika ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” katanya.

Ia juga menyoroti mahalnya biaya sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan dana besar untuk memperoleh dukungan partai, terlebih jika harus membangun koalisi.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ Rp300–Rp500 juta, dan dikalikan banyak partai, jumlahnya sudah sangat besar. Setelah itu masih ada biaya kampanye,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, pilkada melalui DPRD dapat memangkas sejumlah tahapan sehingga biaya penyelenggaraan lebih rendah.

“Kalau bicara efisiensi, pilkada lewat DPRD memang memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.

Ia menyebut, berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana pilkada langsung mencapai sekitar Rp38,2 triliun. Namun demikian, Iwan mengingatkan bahwa pilkada tidak langsung berisiko mengembalikan demokrasi pada pola yang lebih elitis dan rawan transaksi politik.

“Karena itu, pilkada langsung tetap lebih sejalan dengan semangat reformasi, meski perlu perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat sosial Prof. Musni Umar menilai politik uang dalam pilkada langsung telah merusak tatanan sosial masyarakat. Menurutnya, kebiasaan menerima uang dari kandidat dapat memperparah budaya transaksional dalam politik.

“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau diberi uang. Jadi, mau pilkada lewat DPRD atau langsung, politik uang tetap ada. Tapi pilkada langsung membuat masyarakat semakin terbiasa karena kondisi ekonomi yang masih lemah,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menilai sistem pilkada tidak langsung lebih cocok diterapkan di Indonesia saat ini. Ia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas jika ingin mengubah sistem pilkada.

“Kalau ingin memperbaiki negeri ini, pembenahan harus dimulai dari atas. Kita harus tetap optimis dan berani bersuara demi kebaikan bangsa,” tegasnya. (Arie Dwi Prasetyo)