Boni Hargens apresiasi Kapolri tangani kasus KontraS

Analis politik senior Boni Hargens mengapresiasi langkah cepat Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Boni, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan demokrasi dan ruang sipil di Indonesia.

“Serangan terhadap aktivis HAM merupakan ancaman langsung terhadap kebebasan demokratik dan ekosistem sipil yang sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Apresiasi Langkah Cepat Aparat

Boni menilai respons cepat aparat patut diapresiasi, termasuk langkah kepolisian yang dinilai transparan dan terukur dalam mengungkap pelaku serta pihak di balik serangan tersebut.

Ia juga menyoroti pembentukan posko pengaduan khusus oleh Kapolri sebagai terobosan penting dalam mempercepat proses penyelidikan.

“Posko ini menjadi jembatan antara masyarakat dan kepolisian. Informasi dari warga dapat membantu mengungkap kasus secara lebih komprehensif dan akuntabel,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi antara Polri dan TNI dalam pengungkapan kasus ini dinilai menjadi sinergi penting dalam penegakan hukum.

Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik

Menurut Boni, pembentukan posko pengaduan mencerminkan pendekatan policing modern yang mengedepankan partisipasi publik dan transparansi hukum.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai wujud nyata konsep society policing, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penegakan hukum.

“Ini bukan sekadar respons administratif, tetapi langkah strategis menuju model kepolisian yang lebih demokratis,” ujarnya.

Perkuat Kepercayaan Publik

Boni juga menilai langkah Kapolri sejalan dengan prinsip Presisi yang menjadi dasar transformasi institusi Polri. Transparansi dan keterbukaan dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Ketika masyarakat melihat konsistensi antara pernyataan dan tindakan, kepercayaan akan tumbuh secara organik,” kata Boni.

Ia menambahkan, reformasi yang dilakukan Polri telah mendorong perubahan menuju institusi yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Implikasi bagi Demokrasi

Lebih jauh, Boni menegaskan bahwa kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan perlindungan aktivis dan keberlangsungan demokrasi.

Menurutnya, langkah cepat dan transparan dari negara menjadi pesan kuat bahwa aktivisme merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis.

“Harapannya, pelaku dan dalang segera diadili secara adil, sehingga para aktivis dapat kembali menjalankan tugas tanpa rasa takut,” tegasnya.

Ia juga menilai langkah pembentukan posko pengaduan dapat menjadi preseden penting dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan transparan, diharapkan penegakan hukum di Indonesia semakin akuntabel sekaligus mampu menjaga ruang demokrasi tetap sehat. (ADP)