DPR nilai penataan kota ala Prabowo perlu payung hukum

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menata perencanaan kota-kota di Indonesia memerlukan aturan hukum yang jelas.

Dia mengatakan Presiden berencana untuk melibatkan tim arsitektur untuk penataan kota itu, tetapi mereka tidak akan bisa bekerja tanpa landasan yang jelas. Terlebih lagi, sebagian besar kota-kota di Indonesia sudah penuh dan padat.

"Kalaupun itu mau dilakukan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas. Meski jalan ini sulit, tetapi kalau tidak ada jalan lain, ya harus tetap ditempuh," kata Saleh di Jakarta, Rabu.

Namun, dia mengatakan rencana Prabowo untuk mengadakan tim arsitektur perkotaan itu perlu diapresiasi. Program tersebut dinilai sangat baik terutama dalam menjawab berbagai isu perkotaan dan kependudukan masa kini.

Tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, patologi sosial, dan berbagai problematika kehidupan sosial, kata dia, sudah sangat jelas ada di depan mata. Semua itu berawal dari tata kota dan distribusi kekayaan alam.

Dia mencontohkan kota-kota di luar negeri, telah ditata sejak awal berdiri, dan tidak serta merta langsung jadi sempurna, maka perkembangan kota dengan penataan perlu waktu yang lama dengan segala perkembangan yang melintasinya.

"Semua kota pasti memiliki sejarah dan keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan banyak cerita menarik dan bahkan pengorbanan heroik diantara kisah dan cerita itu," kata dia.

Menurut dia, kota-kota di Indonesia pun sebetulnya memiliki "cerita", tetapi terkadang tidak sesuai skenario awal karena ada banyak penyimpangan di tengah jalan.

Masalahnya, saat ini yang menentukan alur "cerita" sudah bukan lagi pemerintah dan para pengambil kebijakan, tetapi justru diambil oleh para pengusaha dan pemilik modal.

"Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar menawar. Bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar," kata dia.

Dia pun menilai bahwa kondisi tersebut yang hendak diperbaiki oleh Presiden. Meski begitu, menurut dia, rencana itu tidak akan mudah karena akan juga menghabiskan biaya yang tak sedikit.

Agar ini bisa berjalan maksimal, menurut dia, pemerintah di daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar semua rencana yang disepakati harus dilaksanakan secara merata dan bersama-sama.

Kalau dilaksanakan secara parsial, dia khawatir rencana tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan. Apalagi, ada banyak kasus pemerintah daerah justru tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di daerah.

"Dalam konteks ini, mereka tentu sangat memerlukan arahan dan bantuan pemerintah pusat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai, citra kota dan desa yang bersih menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan mancanegara. Tanpa lingkungan yang tertata dan nyaman, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah setelah tahun baru guna membahas strategi penataan wilayah secara komprehensif.

Setiap provinsi dan kabupaten didorong untuk memiliki tim arsitektur yang bertugas membantu pemerintah daerah menyusun master plan penataan ibu kota provinsi dan kabupaten.

Master plan tersebut diarahkan untuk menciptakan kota yang bersih, indah, dan asri, sehingga mendukung daya tarik pariwisata nasional.