DPR: Rp13T untuk bangun kampung melayan, bukti keberpihakan masyarakat pesisir

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan dana hasil penyelamatan korupsi sebesar Rp13 triliun untuk membangun lebih dari 8.000 sekolah atau 600 kampung nelayan modern merupakan langkah yang patut diapresiasi, sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir.

Dalam wawancara di Radio Elshinta, Senin (20/10), Riyono menyebut gagasan pembangunan kampung nelayan modern menjadi model baru dalam memperkuat ekonomi nelayan kecil di Indonesia.

“Kita maknai ini sebagai spirit keberpihakan terhadap masyarakat pesisir. Kampung nelayan yang sedang didorong Presiden Prabowo bisa menjadi langkah konkret memperkuat ekonomi nelayan tradisional kita,” ujar Riyono.

Riyono mengungkapkan, hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 kampung nelayan, dengan anggaran Rp10–22 miliar per lokasi. Program ini mencakup pembangunan akses jalan, tempat pelelangan ikan (TPI), fasilitas UMKM, hingga bengkel alat tangkap bagi nelayan.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini bersifat komprehensif dari hulu ke hilir, sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

“Kita tidak hanya bicara soal infrastruktur. Nelayan kecil kita masih banyak yang hidup di garis kemiskinan. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah alat tangkap, pendapatan yang layak, dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka,” jelasnya.

Riyono menyoroti bahwa sebagian besar keluarga nelayan masih berpendidikan rendah, sekitar 90 persen lulusan SD dan SMP. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat anak nelayan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan keluarga pesisir.

“Bagi saya, nelayan sejahtera itu ketika putra-putrinya bisa kuliah. Itu tolok ukur kemajuan,” tegasnya.

Politisi PKS itu menilai program Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah dibangun pemerintah harus disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, karena tiap kawasan pesisir memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.

Riyono juga menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Tanpa pendampingan dan pelatihan yang memadai, kata dia, dana besar yang dialokasikan bisa menjadi bumerang.

“Kalau SDM-nya tidak siap, dana besar justru bisa mubazir. Karena itu, Komisi IV DPR akan terus mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Selain membahas kampung nelayan, Riyono turut menyinggung menurunnya minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di bidang perikanan dan kelautan dalam tiga tahun terakhir. Ia berharap proyek kampung nelayan modern bisa membangkitkan kembali semangat anak muda untuk berkontribusi di sektor maritim.

“Kita butuh banyak sarjana perikanan dan kelautan yang mau turun langsung ke lapangan. Kalau program ini dikelola profesional, dampaknya akan luar biasa bagi masyarakat pesisir,” tambahnya.

Riyono memastikan, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mengawal pembangunan kampung nelayan modern agar benar-benar menjadi prototipe pemberdayaan nelayan kecil yang berkelanjutan.

“Sampai akhir tahun ini ditargetkan 65 kampung nelayan akan terbangun, dan pada 2026 jumlahnya bisa mencapai 250 titik. Nanti kita evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan,” pungkas Riyono.

Deddy Ramadhany