Gubernur Pramono Anung: Suara perempuan harus jadi dasar kebijakan publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan ke-97 Hari Ibu Tahun 2025 di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin pagi (22/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, aparatur sipil negara, serta sejumlah perwakilan organisasi perempuan, dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai pemimpin upacara.

Dalam amanatnya, Pramono menegaskan bahwa suara perempuan tidak boleh berhenti sebagai aspirasi semata, melainkan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan arah pembangunan bangsa. Amanat yang dibacakannya merupakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

“Karena itu, suara mereka hari ini bukan hanya didengar, tetapi harus menjadi dasar kebijakan publik, strategi pembangunan, dan arah masa depan bangsa,” ujar Pramono.

Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”. Pramono menyampaikan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai motor utama perubahan di berbagai sektor kehidupan.

“Peringatan ini bukan sekadar seremonial dan bukan pula perayaan Mother’s Day sebagaimana dipahami di beberapa budaya. Namun merupakan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitas, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara,” ucapnya.

Pramono juga mengulas sejarah Hari Ibu yang berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 1928 di Yogyakarta dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

“Meski menghadapi berbagai tantangan, beban ganda, stigma, minimnya akses, serta kekerasan berbasis gender, perempuan tidak pernah berhenti berjuang,” kata Pramono.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi serta memberdayakan perempuan, di antaranya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan.

Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan ruang nyata bagi perempuan. “Semua petugas tadi adalah perempuan, termasuk pengibar bendera, inspektur, termasuk komandan upacara. Itu membuktikan bahwa pemerintah DKI Jakarta betul-betul memberikan ruang dan apresiasi kepada perempuan,” ujarnya.

“Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang selalu tawadhu pada ibu, pada perempuan. Termasuk dengan istri saya maupun dengan ibu saya dan juga pemimpin-pemimpin perempuan yang ada,” pungkas Pramono.

Rizki Rian Saputra