Gus Ipul: Digitalisasi bansos kunci transformasi data dan tata kelola pemerintahan

Program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun lalu dinilai berhasil meningkatkan akurasi data penerima bantuan serta menekan kesalahan penargetan. Keberhasilan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas digitalisasi bansos ke seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data yang terbuka dan berbasis bukti. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Kalau Pak Presiden berbicara soal transformasi bangsa, salah satu yang harus kita mulai dengan berani adalah transformasi data. Dan kunci utama transformasi data adalah keterbukaan,” ujar Gus Ipul.

Berdasarkan hasil piloting di Banyuwangi, tercatat sebanyak 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya masuk kategori exclusion error, yakni masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdaftar.

Namun, setelah dilakukan pengukuran dan pemutakhiran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat exclusion error tersebut berhasil ditekan secara signifikan menjadi 28,2 persen.

“Kita harus berbasis bukti. Dari 77,7 persen kesalahan, bisa turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos, target kita bisa di bawah 10 persen. Jika berhasil, ini juga akan membantu pemutakhiran data nasional oleh BPS,” jelas Gus Ipul.

Digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung program prioritas nasional serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Gus Ipul memaparkan sejumlah pembelajaran dari piloting di Banyuwangi. Pertama, masyarakat merasa lebih nyaman dan terbantu dengan mekanisme pendaftaran bansos yang baru dan lebih objektif. “Kalau dulu sering serba tidak enak, ada faktor kedekatan atau relasi. Sekarang ada cara baru yang lebih jelas,” katanya.

Kedua, petugas lapangan seperti pendamping sosial dan perangkat desa menjadi lebih tenang karena terdapat dasar yang jelas terkait diterima atau ditolaknya pengajuan bantuan. “Beban pendamping itu besar. Kalau masyarakat tidak menerima bantuan, protesnya sering ke pendamping,” tuturnya.

Selain itu, digitalisasi membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data secara cepat melalui mekanisme sanggah. Kementerian Sosial juga menyediakan berbagai kanal pemutakhiran data, mulai dari aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center, hingga WhatsApp Center.

Manfaat lain yang diidentifikasi adalah meningkatnya kepercayaan terhadap validitas data karena bersumber langsung dari masyarakat melalui otentikasi biometrik, serta meningkatnya edukasi publik mengenai pentingnya data administrasi, termasuk risiko meminjamkan KTP kepada pihak lain.

Pada tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkolaborasi menyukseskan program tersebut.

“Kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti arahan Presiden, kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa melawan,” ujar Luhut.

Ia menambahkan bahwa proses piloting akan dimulai bulan ini dan ditargetkan rampung pada Juli mendatang. “Dengan kerja tim yang kuat, digitalisasi bansos berarti kita sedang mengeksekusi program-program besar Presiden. Kita mulai bulan ini, dan kita harapkan Juli bisa selesai,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring.

Suwiryo