Istana bahas wacana ubah Bulog dari Perum ke kementerian

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari Perum di bawah Kementerian BUMN menjadi setara kementerian/lembaga.

Pernyataan ​​​​​​​Prasetyo tersebut menanggapi pula usulan anggota Komisi IV DPR RI yang berpendapat adanya penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian, sehingga lebih independen dan tidak terhambat birokrasi dalam hal melalukan distribusi bahan pokok, terutama beras

‎"Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.​​​​​​​

‎Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.​​​​​​​

Menurut Pras, suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 terbukti membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.

Pada ​​​​​​​Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton. Cadangan beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog itu merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

‎"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," kata Pras.​​​​​​​

‎Pras menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberi pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah, sehingga Bulog bisa menyerap lebih optimal.​​​​​​​

Berdasarkan ​​​​​​​keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menambah pendanaan Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebesar Rp5,5 triliun, dalam rangka pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Hal ​​​​​​​tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah.

‎"Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu," kata Pras.