Jalan di Luwu Utara diaspal sejak rusak 20 tahun
Sejumlah tukang ojek mengangkut barang melewati perbukitan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp700 ribu per orang dan barang rata-rata sebesar Rp5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah. (ANTARA/Arnas Padda)
Sejumlah tukang ojek mengangkut barang melewati perbukitan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp700 ribu per orang dan barang rata-rata sebesar Rp5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah. (ANTARA/Arnas Padda)
Ruas jalan Baliase-Pombakka di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang rusak parah sejak 20 tahun lalu kini telah diperbaiki dan diaspal ulang
Bupati Luwi Utara Andi Abdullah dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan ruas jalan sepanjang 3,4 kilometer tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Masamba.
“Kita sedang meninjau pelaksanaan pengaspalan jalan Baliase-Pombakka sepanjang 3,4 kilometer. Ruas ini sangat strategis karena melayani empat desa di Kecamatan Masamba," ujarnya.
"Selama ini kondisinya rusak parah lebih dari 20 tahun, dan alhamdulillah berkat bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel, jalan ini kini bisa kami perbaiki,” lanjut Abdullah Rahim.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Luwu Utara kembali menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada daerahnya.
Ia menyebutkan, total bantuan keuangan Provinsi Sulsel untuk perbaikan jalan di Luwu Utara mencapai Rp9,5 miliar.
Abdullah Rahim mengungkapkan tingkat kemantapan jalan di Luwu Utara saat ini masih tergolong rendah, yakni sekitar 30 persen. Oleh karena itu, ia menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara provinsi hingga pemerintah pusat guna menuntaskan persoalan infrastruktur jalan.
“Kami menyadari bahwa kemantapan jalan di Luwu Utara masih minim. Karena itu, kami sangat membutuhkan kolaborasi provinsi maupun pusat agar persoalan jalan, khususnya di poros utama Luwu utara, dapat diselesaikan secara bertahap demi mendorong kemajuan masyarakat,” pungkasnya.
