Kanwil Kemenham Jabar tegaskan komitmen Bisnis - HAM

KemenHAM Jabar bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III memantau dan Koordinasi Pemenuhan (P5HAM) di PT. Yihong Novatex Indonesia pasca PHK massal yang terjadi pada bulan Februari 2025.

Pemantauan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenham Jabar, Hasbullah Fudail dan dihadiri oleh perwakilan Disnaker Kabupaten Cirebon, Robby (mediator ahli madya) berserta jajaran, serta Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III, Rahmat beserta jajaran.

Kepala Kanwil Kemenham Jabar Hasbullah Fudail menegaskan bahwa sinergi antar stakeholder tidak dapat dilepaskan dari isu Hak Asasi Manusia, khususnya dalam konteks Bisnis dan HAM (B-HAM). Ia menekankan bahwa kehadiran Kanwil Kemenham Jabar adalah untuk mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan membahasan pemenuhan hak-hak perkerja.

"Bisnis menjadi variabel penting bagi kemajuan bangsa, dan HAM juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan," ujar Kakanwil.

Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil Kemenham Jabar diminta untuk berkolaborasi dalam berbagai isu strategis, termasuk penanganan kasus ketenagakerjaan yang menjadi perhatian publik, serta isu pemenuhan hak-hak pekerja. Kakanwil secara eksplisit menekankan pentingnya sektor usaha untuk mematuhi pemenuhan kuota pekerja penyandang Disabilitas minimal 1 persen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kakanwil mencontohkan Kabupaten Majalengka yang telah memiliki regulasi melalui Perda Kab. Majalengka No.9 Tahun 2022 terkait Bisnis dan HAM, dan harapannya semua kabupaten/kota di Jawa barat seperti itu.

Nico Aquaresta