Kemen PU anggarkan Rp3,5 miliar perbaiki JPO Polda Metro Jaya

Elshinta.com - Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang rusak dampak unjuk rasa beberapa waktu lalu.

"Ini saja yang JPO Polda (Metro Jaya) ini, karena kerusakan ringan dan yang paling berat ada lift, ini memakan biaya kurang lebih Rp3,5 miliar. Untuk yang JPO Polda saja," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan saat ini pihaknya telah memperbaiki kerusakan ringan meliputi lantai, atap, serta hand railing (pegangan tangan) sehingga JPO tersebut kini dapat kembali difungsikan untuk masyarakat.

Kementerian PU menegaskan perbaikan itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PU Dody Hanggodo agar sarana publik terdampak aksi demonstrasi segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Selain JPO Polda Metro Jaya, perbaikan juga dilakukan pada JPO Senen yang mengalami kerusakan lebih parah, terutama pada struktur utama. Untuk anggaran perbaikan JPO Senen, Kementerian PU saat ini masih melakukan penghitungan.

Meski dalam tahap perbaikan, Kementerian PU menyebut bahwa JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen sudah dapat digunakan masyarakat. Sedangkan perbaikan menyeluruh pada struktur dan fasilitas utama terus berlangsung bertahap.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian secara keseluruhan perbaikan kedua JPO tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut alokasi dana pemulihan infrastruktur umum yang dirusak perusuh di tengah demonstrasi, sepenuhnya berasal dari dana pemerintah pusat.

AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9) menyebutkan, pihaknya tidak hanya menghitung nilai kerusakan akibat kerusuhan yang mencapai Rp950 miliar, tetapi juga sudah menyiapkan skema pemulihan agar pelayanan publik segera normal.

Menurut AHY, anggaran perbaikan sepenuhnya ditanggung pusat melalui pos kedaruratan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan begitu, proses pemulihan tidak akan mengganggu alokasi pembangunan reguler.

“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya,” ujarnya.

AHY menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah, mencontohkan Transjakarta yang langsung menyiapkan langkah cepat agar bisa kembali beroperasi normal.