Kemendukbangga diseminasi Laporan dan Indeks Kependudukan 2025

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar kegiatan Diseminasi Laporan Kependudukan Indonesia, Laporan Kependudukan Provinsi, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, serta Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Tahun 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang lebih tepat sasaran.

Diseminasi ini digelar seiring dimulainya implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029. Melalui laporan dan indeks yang disusun berbasis data dan analisis terkini, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dinamika kependudukan secara komprehensif, mulai dari perubahan struktur demografi hingga tantangan pembangunan sumber daya manusia.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan pentingnya kerja bersama lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas isu kependudukan.

“Pembangunan berwawasan kependudukan memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat karena tidak ada satupun institusi yang mampu mengelola kompleksitas isu kependudukan sendirian. Perubahan demografi mempengaruhi berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, ekonomi hingga perlindungan sosial.”

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan laporan dan indeks kependudukan sebagai rujukan bersama dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kita bersama-sama menjadikan laporan dan indeks ini sebagai tujukan nasional bersama.”

Melalui kegiatan ini, BKKBN berharap laporan dan indeks kependudukan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai landasan kebijakan lintas sektor demi mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan menuju Indonesia sejahtera.

“Melalui pemanfaatan data yang lebih luas dan lebih tepat, kita dapat meningkatkan ketepatan sasaran program kependudukan, program pembangunan, memperkuat efektivitas kebijakan, memperbaiki tata kelola data dan perencanaan, serta memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Rizki Rian Saputra