Kemhan bekali awak media prosedur darurat di daerah rawan
Pembekalan prosedur kedaruratan untuk tingkatkan keselamatan jurnalis di wilayah berisiko tinggi
Elshinta/ AWP
Karawang — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menggelar Upacara Pembukaan Pembekalan kepada Awak Media tentang Prosedur Kedaruratan di Daerah Rawan Tahun Anggaran 2025 di Menlatpur Kostrad “Sanggabuana”, Karawang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan insan pers saat menjalankan tugas jurnalistik di wilayah berisiko tinggi.
Pembekalan yang berlangsung pada 14–20 Desember 2025 tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, yang sekaligus membacakan amanat Menteri Pertahanan RI. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa awak media menghadapi berbagai potensi risiko, mulai dari bencana alam, konflik sosial, hingga ancaman keamanan di lapangan.
Menurut Menteri Pertahanan, keselamatan jurnalis merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang pun menegaskan pentingnya perlindungan bagi awak media agar mereka dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan aman.
Pembekalan ini dirancang komprehensif untuk membekali awak media dengan pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi situasi darurat. Materi yang diberikan meliputi isu pertahanan dan kebijakan nasional, peran serta fungsi TNI, pola koordinasi di daerah operasi, dasar-dasar keselamatan personal, karakteristik daerah rawan, mitigasi bencana, hingga respons awal dalam kondisi darurat.
Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menekankan bahwa kesiapsiagaan teknis dan mental menjadi kunci keselamatan jurnalis di lapangan. Melalui pelatihan ini, awak media diharapkan mampu beradaptasi cepat, memahami risiko, serta mengambil keputusan yang tepat tanpa mengabaikan prinsip jurnalistik.
Melalui pembekalan ini, Kemhan berharap profesionalisme awak media semakin meningkat, sehingga setiap peliputan di daerah rawan dapat dilakukan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Sinergi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan insan pers diharapkan semakin kuat dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Awaluddin Marifatullah






