Kemhan: TNI menunggu lampu hijau PBB untuk ke Gaza
Seorang warga Palestina memeriksa mobil yang rusak setelah serangan udara Israel di Kota Gaza (7/4/2023). Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon memperingatkan konflik bakal meluas setelah Israel melakukan serangan udara di Lebanon dan Jalur Gaza. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem/tom.
Seorang warga Palestina memeriksa mobil yang rusak setelah serangan udara Israel di Kota Gaza (7/4/2023). Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon memperingatkan konflik bakal meluas setelah Israel melakukan serangan udara di Lebanon dan Jalur Gaza. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem/tom.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel (Arm) Rico Sirait mengatakan TNI siap mengirimkan personel ke Gaza untuk melakoni misi perdamaian setelah mendapat lampu hijau dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden," kata Rico dilansir dari ANTARA, Rabu.
Saat ini, lanjut Rico, TNI masih fokus dalam persiapan pasukan dan ragam logistik yang akan dikirimkan di Gaza.
TNI dan Kementerian pertahanan juga belum menentukan skema pemberangkatan pasukan serta jadwal pengirimannya.
"Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia," jelas Rico.
Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza. Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.
Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.
