Komisi X PDIP soroti transparansi anggaran MBG

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan pentingnya transparansi kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, menyusul munculnya berbagai pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanaan program tersebut.

Menurut Esti, Fraksi PDIP merasa perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi negara agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di ruang publik.

“Banyak masyarakat yang bertanya langsung kepada kami mengenai sumber anggaran program ini. Kami berkewajiban menjelaskan sesuai data dan regulasi yang ada,” ujarnya.

Esti menyatakan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk program lain perlu dicermati, mengingat masih banyak sekolah di berbagai daerah yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

Ia mencontohkan kondisi sejumlah sekolah di daerah yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas pendukung pembelajaran.

Menurutnya, optimalisasi anggaran pendidikan penting untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional, termasuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan guru dan memastikan anggaran pendidikan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional, belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Fraksi PDIP mengenai klasifikasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam fungsi pendidikan.

Dalam sistem APBN, alokasi anggaran dapat dikategorikan berdasarkan fungsi, program, maupun lembaga pelaksana. Penjelasan resmi pemerintah diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai struktur dan prioritas penganggaran.

Komisi X DPR RI menyatakan akan terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan guna memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan sektor pendidikan nasional. (Arie Dwi Prasetyo)