KPK serahkan hasil kajian tata kelola parpol ke Presiden dan DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil kajian terkait pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa laporan tersebut disampaikan secara resmi sebagai bentuk dorongan terhadap pemerintah dan legislatif untuk melakukan reformasi sistem politik di Indonesia.

Dalam kajiannya, KPK memberikan tiga rekomendasi utama yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti.

Pertama, KPK mendorong perubahan regulasi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara pemilu, metode kampanye, sistem pemungutan dan penghitungan suara, serta penguatan sanksi hukum.

Kedua, KPK merekomendasikan revisi terhadap UU Partai Politik, dengan penambahan pengaturan terkait standardisasi pendidikan politik, sistem kaderisasi, serta transparansi pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal. Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah untuk menekan praktik politik uang yang masih sering terjadi dalam proses pemilihan.

Menurut KPK, pembatasan transaksi uang tunai dapat menjadi instrumen strategis untuk mencegah praktik vote buying yang kerap sulit diawasi dan berpotensi melahirkan korupsi berulang.

Jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan, KPK berharap akan terjadi perbaikan signifikan dalam sistem tata kelola partai politik, terutama pada aspek kaderisasi, pendidikan politik, serta transparansi proses pencalonan.

Selain itu, reformasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan sistem politik yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas.