Krisis BBM lumpuhkan operasional TPA Burangkeng Bekasi
Sejumlah alat berat di TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terparkir pada area sudut antrean panjang truk pengangkut sampah dengan kondisi tidak beroperasi akibat kehabisan bahan bakar.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.
Sejumlah alat berat di TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terparkir pada area sudut antrean panjang truk pengangkut sampah dengan kondisi tidak beroperasi akibat kehabisan bahan bakar.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.
TPA Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi mengalami gangguan operasional serius setelah krisis bahan bakar industri menyebabkan seluruh aktivitas alat berat terhenti.
Kondisi ini membuat pengelolaan sampah di lokasi tersebut lumpuh, karena puluhan alat berat yang biasa digunakan untuk meratakan dan menata tumpukan sampah tidak dapat beroperasi.
Akibatnya, puluhan truk pengangkut sampah terjebak antre panjang di area masuk hingga halaman TPA karena tidak bisa melakukan pembuangan muatan.
Kepala UPTD TPA Burangkeng pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Samsuro, mengatakan bahwa kondisi ini merupakan kejadian pertama yang terjadi di lokasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kendala utama berasal dari sulitnya pasokan BBM industri jenis solar untuk operasional alat berat. Biasanya, permintaan BBM dapat segera dipenuhi, namun saat ini distribusi mengalami keterlambatan cukup parah.
Menurutnya, pengiriman BBM yang sebelumnya bisa dilakukan cepat kini membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan sering kali tidak kunjung tiba.
TPA Burangkeng memiliki sekitar 22 unit alat berat yang setiap unitnya membutuhkan sekitar 150 liter solar per hari, sehingga total kebutuhan mencapai sekitar 3.000 liter per hari untuk seluruh operasional.
Seluruh alat berat tersebut dioperasikan oleh pihak ketiga dalam skema kerja sama, namun saat ini operasionalnya berhenti total meski biaya BBM seharusnya sudah termasuk dalam kontrak kerja.
Samsuro menyebutkan kenaikan harga BBM industri menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi, yang diduga dipicu oleh kondisi global.
Pihak pengelola juga telah mengajukan permohonan penyesuaian harga kontrak karena lonjakan biaya BBM yang dinilai tidak wajar, dari sekitar Rp15.000–Rp16.000 per liter menjadi sekitar Rp35.000 per liter.
Jika pasokan BBM tidak segera normal, pemerintah daerah khawatir pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi akan terganggu dalam beberapa hari ke depan.
Kondisi truk yang tertahan di dalam TPA juga dikhawatirkan akan menghambat distribusi sampah di titik-titik pelayanan lainnya.
Meski dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, pihak pengelola menegaskan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan gangguan layanan kebersihan jika tidak segera diatasi.
