Launching IKIP 2025, Ketua KIP tekankan penguatan PPID untuk keterbukaan informasi publik

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, menegaskan pentingnya penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bersifat struktural dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Launching Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Donny menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan sebagai kebutuhan yang memiliki manfaat nyata bagi badan publik dan masyarakat.

“Kalau keterbukaan informasi hanya dianggap kewajiban, maka akan terasa berat. Tetapi jika menjadi kebutuhan, insyaallah akan berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik,” ujar Donny.

Dalam kesempatan tersebut, Donny memberikan apresiasi kepada sejumlah badan publik yang menunjukkan konsistensi dalam keterbukaan informasi, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyoroti peran Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, yang dinilai aktif dan konsisten mendukung keterbukaan informasi sejak 2022.

Selain itu, Donny juga menyoroti peningkatan signifikan indeks keterbukaan informasi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Tengah, Cirebon, dan Ponorogo. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antarperguruan tinggi menjadi faktor penting dalam peningkatan tersebut.

Namun demikian, Donny mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta lembaga non-struktural yang memperoleh nilai tidak informatif. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius ke depan.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Polri yang dinilai memiliki struktur PPID yang kuat dan jelas hingga level strategis. Menurut Donny, model tersebut dapat menjadi contoh bagi badan publik lain dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi yang semakin kompleks.

“Kalau PPID lemah, maka akan berdampak pada tiga program prioritas KIP, yakni monitoring dan evaluasi badan publik, indeks keterbukaan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Donny secara resmi membuka Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Launching IKIP 2025, dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan pengetukan palu sebanyak tiga kali.

Sri Lestari