Melindungi lumbung ternak nasional demi kedaulatan pangan

Jawa Timur menjadi provinsi penopang utama dalam kedaulatan pangan nasional melalui potensi besarnya yang tidak hanya dari sisi hasil pertanian, seperti padi, tebu, cengkeh, dan jagung, melainkan juga dari sektor peternakan.

Angka kelahiran sapi di Jatim, per 31 Desember 2023, berdasarkan platform Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) tercatat mencapai 1,2 juta ekor atau berkontribusi 52 persen terhadap angka kelahiran sapi nasional.

Pada tahun yang sama, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, populasi ternak sapi perah sebanyak 289.375 ekor, sapi potong mencapai 3,05 juta ekor, ternak kerbau 10.620 ekor, dan ternak domba 604.997 ekor.

Jumlah itu terus meningkat pada 2024, yaitu populasi ternak sapi perah 292.265 ekor, sapi potong 3,11 juta ekor, kerbau 9.934 ekor, kuda 2.613 ekor, kambing 5,03 juta ekor, dan domba 609.817 ekor.

Bahkan, data Statistik Indonesia 2025 mencatat Jatim mampu menyumbang 26 persen populasi sapi potong nasional, 60 persen sapi perah, 32 persen kambing, 33 persen produksi telur ayam ras, hingga menyuplai 20 persen kebutuhan daging nasional, 32 persen telur, serta 60 persen susu nasional.

Hasil peternakan Jatim, dari tahun ke tahun selalu menduduki posisi pertama, yang kemudian disusul oleh Jawa Tengah, namun masih terpaut sangat jauh. Angka kelahiran sapi di Jawa Tengah pada 2023 sebanyak 320 ribu ekor dengan populasi sapi potong 1,2 juta ekor.

Capaian sektor peternakan Jatim ini semakin meneguhkan posisinya sebagai gudang ternak nasional yang akan menjadi tumpuan dalam mencapai ketahanan pangan, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan protein hewani.

Tidak puas dengan realisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim, menjelang akhir tahun meluncurkan Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan (GSPIB) 2025, demi memacu produktivitas ternak dan swasembada daging nasional 2029.

GSPIB melibatkan 38 kabupaten/kota untuk memaksimalkan inseminasi buatan (IB) pada sapi dengan fokus utama meningkatkan populasi dan kualitas genetik ternak secara masif.

Dalam kurun waktu Januari hingga 24 November 2025, inseminasi buatan pada 1.099.397 ekor sapi di Jatim berhasil dicatat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai rekor inseminasi buatan kepada ternak sapi terbanyak dalam kurun waktu satu tahun.

Tantangan

Di sisi lain, upaya Pemprov Jatim dalam mempertahankan besarnya potensi sektor peternakan sedang menghadapi tantangan serius yang sebenarnya telah terjadi sejak beberapa tahun belakang, yaitu adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kasus PMK di Jatim mengalami lonjakan signifikan sejak 8 Desember dan mencapai puncak pada 29 Desember 2024, tercatat 588 kasus baru dalam sehari, dari sebelumnya hanya 10 kasus per hari, hingga harus menutup dua pasar hewan di Ponorogo dan Tulungagung.

Tidak hanya program GSPIB 2025, Pemprov Jatim sebenarnya sejak 2024 telah melaksanakan inseminasi buatan yang mampu menghasilkan kelahiran pedet 1,1 juta ekor.

Kasus pun kembali merebak pada awal 2026, dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya mobilitas ternak menjelang Idul Adha, cuaca pancaroba yang melemahkan imun hewan, hingga masuknya hewan baru yang belum divaksin.

Data Dinas Peternakan Jatim mencatat adanya 927 kasus PMK per 27 Januari 2026 yang tersebar di 38 kabupaten/kota, meliputi 242 ekor sapi dinyatakan sembuh, 672 ekor sakit dan masih dalam penanganan intensif, delapan ekor sapi mati, dan lima ekor dipotong paksa.

Pemprov Jatim kembali bergerak cepat untuk merespons peningkatan kasus PMK tersebut dengan melakukan percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian, sekaligus perlindungan populasi ternak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis, mengingat provinsi ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional, sehingga perlindungan terhadap populasi ternak menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.

Sebanyak 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama mulai didistribusikan ke 38 kabupaten/kota se-Jatim oleh melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.

Selain itu, ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan juga diterjunkan langsung ke lapangan untuk menyuntikkan vaksin pada ternak milik masyarakat.

Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jatim pada tahun 2026, sehingga pelaksanannya akan terkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sementara demi mendukung efektivitas upaya vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada para peternak.

Pemprov Jatim, sekaligus akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan serta melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, babinsa, dan bhabinkamtibmas dalam memantau dan mendampingi peternak.

Percepatan perlindungan

Sektor peternakan menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Produk peternakan, seperti daging, susu, dan telur berperan penting sebagai sumber protein hewani.

Ketahanan pangan sendiri merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Tingkat ketahanan pangan dapat dilihat dari kemampuan negara dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, termasuk hasil peternakan, yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok pangan nasional.

Ketersediaan ternak dinilai sebagai faktor kunci dalam memperkuat kedaulatan pangan, lantaran produksi protein hewani lokal yang memadai tidak hanya dapat menekan ketergantungan pada impor, tetapi juga mendukung upaya penurunan angka stunting serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu selaras dengan Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk mendorong tercapainya swasembada protein hewani, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor.

Program ini dirancang sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).​​​​​​​

Oleh sebab itu, Jawa Timur akan menjadi motor penggerak tercapainya kedaulatan pangan. Langkah preventif yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menekan munculnya tantangan-tantangan lain di masa depan.

Langkah percepatan vaksinasi di Jatim diharapkan dapat membentuk imunitas kelompok agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga.

Pelibatan berbagai pihak juga akan mendorong percepatan perlindungan hewan ternak yang menjadi salah satu sumber utama dalam mencapai kedaulatan pangan.

Ketika perlindungan hewan ternak telah dapat dilakukan, maka kedaulatan pangan tercapai dan kita akan mampu melahirkan generasi emas yang sehat, bebas stunting, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi.