Menko AHY: Presiden kokoh dan komitmen hadirkan rumah layak

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Presiden Prabowo Subianto kokoh dan memiliki komitmen kuat menghadirkan rumah layak bagi masyarakat melalui program pembangunan tiga juta rumah.

"Beliau (Presiden) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata Menko AHY dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

AHY menyatakan pencanangan program pembangunan perumahan nasional menjadi momen penting dalam mewujudkan visi besar pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyampaikan program strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo yang meyakini keluarga sehat berawal dari rumah baik serta masyarakat berdaya lahir dari hunian sejahtera.

Menurut AHY, pemerintah mencanangkan program pembangunan tiga juta rumah untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih terjadi sekaligus meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.

"Termasuk juga dari sisi kualitas karena masih cukup banyak keluarga Indonesia yang hidup atau tinggal di rumah yang kurang atau tidak layak huni," tuturnya.

Oleh karena itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan perumahan nasional, termasuk PT KAI.

Selain itu, menurut AHY, pembangunan perumahan rakyat tidak hanya bertujuan mengatasi backlog perumahan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan sektor pembangunan perumahan dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui terbukanya berbagai lapangan pekerjaan di berbagai sektor pendukung pembangunan.

Dia menambahkan pengembangan sektor perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan sedikitnya 180 jenis industri yang berkaitan dengan konstruksi, bahan bangunan, hingga sektor jasa lainnya.

Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar dalam pembangunan perumahan selalu berkaitan dengan ketersediaan lahan yang siap digunakan dan memiliki status hukum yang jelas.

Oleh karena itu, AHY mengaku sebagai menteri yang membawahi Kementerian ATR/BPN; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pekerjaan Umum; serta Kementerian Perhubungan, pihaknya terus memperkuat koordinasi di lintas kementerian tersebut.

Koordinasi dilakukan demi menghadirkan ekosistem pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terpadu serta mendukung pengembangan wilayah perkotaan secara berkelanjutan.

AHY menegaskan pemerintah juga mengembangkan konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) agar pembangunan perumahan lebih efisien serta terintegrasi dengan sistem transportasi publik di kawasan perkotaan.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan program pembangunan 3 juta rumah merupakan upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Hashim menilai program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

"Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara," kata Hashim