Mensos terima Gubernur NTB, sinkronkan data dan Program Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, berbagai kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan data tersebut merupakan bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam paparannya, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan puluhan variabel kesejahteraan sebagai dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala untuk meningkatkan akurasi.

Ia mengakui proses penyempurnaan data masih berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, mulai dari reaktivasi PBI-JK hingga peralihan ke pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.

“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.

“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.

Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur maupun usaha pertanian skala rumah tangga.

“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, dan Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.

Rizki Rian Saputra