Menteri Haji tegaskan batas eselon petugas haji daerah

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan, petugas haji daerah (PHD) maksimal setingkat eselon IV agar fokus melayani para jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

"Ya, dari pendaftaran sudah kita seleksi. Jadi, petugas haji daerah itu paling tinggi eselon IV," kata Irfan Yusuf didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus usai membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447H/2026M dan Pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter, PHD dan Pembimbing KBIHU di Asrama Haji Medan, Jumat (30/1).

Kebijakan ini, jelas Gus Irfan sapaan akrabnya, agar pelaksanaan ibadah haji pada musim haji tahun ini lebih profesional, dan pelayanan terhadap jamaah haji bisa dimaksimalkan.

Termasuk melarang para kepala daerah, seperti bupati atau wali kota karena memiliki tanggung jawab struktural cukup padat menjadi petugas haji daerah di Tanah Suci.

"Kalau ada pejabat di atas eselon IV, seperti eselon III, eselon II, apalagi I, pasti kita coret. Kemudian setelah itu, kita adakan seleksi. Hari ini ada diklat (pendidikan dan latihan) buat mereka," tegas Gus Irfan.

Menhaj mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah RI telah menutup pelaksanaan diklat yang diikuti oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

"Tadi pagi, kita menutup diklat untuk PPIH yang di Arab Saudi. Ada 1.600 orang, kita diklat selama 20 hari dan ditambah 10 hari online (daring)," paparnya.

Menhaj juga menekankan, kepada para PPIH harus sigap, kemudian disiplin, dan bertanggung jawab melayani sebanyak 221 ribu jamaah haji Indonesia.

"Kita berharap mereka (petugas haji, red) bisa total melayani jamaah haji nantinya," tutur Menhaj Gus Irfan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta petugas haji harus memberikan pelayanan optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Pihaknya berharap jamaah haji asal Sumatera Utara mendapat pendampingan terbaik agar menjalankan ibadah dengan khusyuk, dan membawa keberkahan bagi daerah.

"Kepada petugas, saya minta ikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip, bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani," jelas Bobby.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus melaporkan, kesiapan kelembagaan ini di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berjalan dengan baik.

Menurutnya, proses verifikasi paspor jamaah telah mencapai 90 persen, dan ditargetkan rampung 100 persen dalam dua hari ke depan.

"Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar bapak Menteri. Meski ada kendala teknis di lapangan, tapi kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara," tegas Zulkifli.