Muktamar NU 2026 didorong utamakan integritas, prinsip ABUKTOR jadi sorotan

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Juli–Agustus 2026, wacana pembenahan internal organisasi kian menguat. Salah satu sorotan datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan.

Rangkaian Muktamar yang diawali Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026 disebut sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan. Rais Aam Miftachul Akhyar bahkan menyebut agenda ini sebagai upaya untuk “membuka lembaran baru” dalam perjalanan organisasi.

Namun demikian, Khalilur mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh berhenti pada simbolisme semata.

“Setiap lembaran baru hanya bermakna jika ditulis dengan nilai yang baru. Jika tidak, ia hanya menjadi pengulangan dari problem lama dalam format berbeda,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, Muktamar tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi arena penentuan arah moral organisasi.

“Dalam konteks ini, Muktamar NU harus dibaca sebagai momentum pembenahan arah moral organisasi,” katanya.

Dalam kerangka tersebut, Khalilur mengangkat prinsip ABUKTOR (Asal Bukan Koruptor) sebagai standar minimum dalam proses pemilihan pemimpin.

“Di titik itulah, satu prinsip perlu ditegaskan secara terang: ABUKTOR—Asal Bukan Koruptor,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip ini relevan di tengah tantangan yang dihadapi PBNU, khususnya terkait menurunnya kepercayaan publik.

Ia menilai, salah satu faktor yang memicu krisis kepercayaan adalah isu tata kelola haji, mulai dari distribusi kuota, layanan katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan.

“Prinsip ini penting karena realitas yang dihadapi PBNU saat ini adalah krisis kepercayaan,” ucapnya.

Khalilur menjelaskan, dalam perspektif ilmu sosial, NU merupakan jaringan kepercayaan yang menopang kohesi masyarakat, sejalan dengan konsep social capital yang dikemukakan Robert D. Putnam.

“Jika kepercayaan itu terganggu, yang rusak bukan hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas,” katanya.

Karena itu, pemulihan kepercayaan dinilai hanya dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang berintegritas. Ia juga merujuk pada teori legitimasi Weberian yang menekankan pentingnya kepercayaan moral dalam menopang otoritas kepemimpinan.

“Dalam teori legitimasi Weberian, otoritas tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral,” ujarnya.

Di sisi lain, dinamika menjelang Muktamar turut diwarnai konsolidasi berbagai kelompok, termasuk kalangan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam forum Halal Bihalal IKA PMII, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid disebut mendorong peran lebih besar alumni PMII di PBNU.

Meski demikian, Khalilur menegaskan bahwa latar belakang organisasi tidak boleh menjadi faktor utama dalam menentukan kepemimpinan.

“Yang terpenting bukan dari mana kelompok yang akan memimpin, tetapi standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa prinsip ABUKTOR harus menjadi filter utama, tidak hanya dalam menolak figur yang terindikasi korupsi, tetapi juga praktik politik uang.

“ABUKTOR berarti menolak politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam Muktamar,” ujarnya.

Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk clientelism yang berpotensi merusak demokrasi dan melemahkan institusi organisasi dalam jangka panjang.

Khalilur menegaskan, Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik untuk memulihkan legitimasi moral organisasi.

“Muktamar NU 2026 harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan NU tidak menjadi alat kepentingan sempit,” katanya.

Ia pun menutup dengan penegasan bahwa integritas merupakan syarat mutlak bagi kepemimpinan ke depan.

“Sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU harus memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih,” pungkasnya.(ADP)