Pakar IPB: Optimalisasi limbah sawit mampu perkuat ketahanan ekonomi
Petugas menunjukkan instalasi pipa dan unit pengolahan limbah pabrik kelapa sawit di Biogas Plant PT Sukses Karya Mandiri, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Shofi Ayudiana
Petugas menunjukkan instalasi pipa dan unit pengolahan limbah pabrik kelapa sawit di Biogas Plant PT Sukses Karya Mandiri, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Shofi Ayudiana
Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB University) Basuki Sumawinata menilai optimalisasi pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit dapat menjadi strategi nyata untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap pupuk kimia impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Basuki, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan limbah sawit limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber nutrisi strategis yang dapat dikembalikan ke sistem produksi pertanian.
"Jika dikelola dengan pendekatan ilmiah yang tepat, limbah tersebut berpotensi menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia yang selama ini masih bergantung pada impor," kata Basuki.
Ia mengatakan, dengan produksi 50 juta ton minyak sawit, Indonesia menghasilkan sekitar 100 juta ton limbah per tahun dengan nilai Biological Oxygen Demand (BOD) rata-rata 25.000 ppm.
BOD merupakan ukuran jumlah oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme dalam penguraian bahan organik.
"Limbah mengandung unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium hingga unsur mikro. Ini adalah sumber nutrisi alami yang nilainya sangat besar bagi kebun sawit," ujar Basuki.
Ia menjelaskan bahwa kandungan bahan organik yang tinggi menjadikan limbah sebagai sumber karbon organik utama bagi tanah.
Tanpa bahan organik yang cukup, tanah kehilangan daya dukung biologisnya dan produktivitas kebun dalam jangka panjang akan menurun. Akibatnya, petani maupun perusahaan perkebunan semakin bergantung pada pupuk kimia.
Karena itu, Basuki menilai kebijakan pengolahan LCPKS hingga mencapai standar sangat rendah, seperti BOD di bawah 100 mg/l, justru berpotensi menghilangkan manfaat ekonominya. Pada kondisi tersebut, hampir seluruh karbon organik telah hilang sehingga limbah tidak lagi berfungsi sebagai pupuk organik.
"Jika diterapkan (BOD di bawah 100 mg/l) pada seluruh LCPKS di Indonesia maka hal itu dapat dipandang sebagai pemborosan uang negara karena hampir seluruh kebutuhan pupuk di Indonesia berasal dari pupuk impor," katanya.
Optimalisasi LCPKS, lanjutnya, dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia sekaligus menekan biaya produksi perkebunan sawit nasional.
Efisiensi tersebut pada akhirnya memperkuat daya saing industri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian.
"Pemanfaatan LCPKS bukan sekadar solusi limbah. Ini strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui efisiensi nutrisi dan pengurangan impor," kata Basuki.
Ketergantungan Indonesia terhadap pupuk impor selama ini menjadi kerentanan tersendiri, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi.
Ia menekankan bahwa regulasi lingkungan ideal harus mampu menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan kebutuhan produktivitas pertanian.
"Dengan pendekatan berbasis ilmu tanah, limbah sawit dapat berubah dari potensi masalah lingkungan menjadi aset strategis bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia," ujarnya.
