PDIP ingatkan pentingnya sikap netral TNI-Polri
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi politisi PDIP yang juga cucunya, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) saat menghadiri penutupan Rakernas PDIP di Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalam Rakernas tersebut PDIP memilih posisi sabagai partai penyeimbang pemerintah serta menolak wacana Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung oleh rakyat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi politisi PDIP yang juga cucunya, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) saat menghadiri penutupan Rakernas PDIP di Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalam Rakernas tersebut PDIP memilih posisi sabagai partai penyeimbang pemerintah serta menolak wacana Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung oleh rakyat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan komitmen partainya dalam menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari kepentingan politik praktis.
Hasto menyatakan bahwa rekomendasi partai terkait reformasi TNI-Polri dilandasi oleh semangat Reformasi 1998, yang menempatkan institusi pertahanan dan keamanan di luar ranah politik praktis.
"Kekuasaan di dalam sistem demokrasi hasil reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan instrumen politik kekuasaan politik praktis. Itu yang kemudian kami ingatkan," kata Hasto usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan PDIP memiliki cita-cita untuk membangun TNI yang profesional dan disegani dalam misi perdamaian dunia, serta mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Mengenai Polri, Hasto menekankan pentingnya lembaga tersebut tidak menjadi alat untuk kepentingan elektoral, sembari mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri.
"Kami memberikan dukungan dalam keputusan dari Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Kami memberikan suatu kerangka-kerangka dari aspek konstitusi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengingatkan tentang bahaya sinyal-sinyal otoritarianisme dengan merujuk pada fenomena authoritarian populism. Ia mengutip pemikiran Steven Levitsky mengenai kecenderungan pergeseran demokrasi yang terjadi akibat lemahnya kelembagaan, penegakan hukum, serta pengabaian etika dan moral.
Hasto menambahkan bahwa etika moral pemimpin yang menghormati kedaulatan lembaga negara merupakan benteng pertahanan demokrasi yang paling ampuh.
"Persoalan etika moral dari pemimpin... termasuk untuk tidak campur tangan terhadap kedaulatan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, itu ternyata menjadi benteng yang sangat ampuh," tutur Hasto.
