Pemkab Jember bentuk satgas khusus akibat banyak keluhan menu MBG

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memperketat pengawasan akibat banyak keluhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kurang layak.

"Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas untuk memastikan seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar seiring dengan jumlah SPPG yang jumlahnya mencapai ratusan titik," kata Bupati Jember Muhammad Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

Menurutnya program besar dengan cakupan yang luas tentu potensi kekurangan pasti ada, namun pihaknya memastikan bahwa satgas akan memantau ketat. Dapur-dapur yang tidak memenuhi standar atau bermain-main dengan menu akan ditindak tegas melalui rekomendasi ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Bupati Jember yang biasa dipanggil Gus Fawait juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga pihaknya juga meminta setiap kendala di lapangan segera dilaporkan kepadanya untuk dicarikan solusi cepat, tanpa harus menyalahkan kebijakan pusat.

"Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam hal efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.

Ia menjelaskan kehadiran ratusan SPPG di Kabupaten Jember bukan sekadar program kesehatan, melainkan pilar baru bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan menyusul evaluasi intensif terhadap pelaksanaan Program MBG yang melibatkan jaringan dapur produksi di berbagai kecamatan.

"Skala program itu sangat besar, mencakup ratusan titik SPPG yang beroperasi setiap hari untuk melayani kebutuhan gizi ribuan siswa. Besarnya cakupan itu merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Kabupaten Jember," ujarnya.

Ia menyoroti dua manfaat utama dari keberadaan ratusan SPPG tersebut yakni pertama, peningkatan kualitas SDM. Dengan pengawasan ketat, SPPG memastikan setiap anak mendapatkan asupan protein dan nutrisi seimbang untuk mendukung kecerdasan dan pertumbuhan fisik.

Kedua, adanya geliat ekonomi lokal. Operasional SPPG menyerap bahan baku dari petani, peternak, dan pedagang pasar di sekitar lokasi dapur. Hal itu menciptakan perputaran uang yang signifikan di tingkat desa.

"Program MBG melalui ratusan SPPG adalah harapan baru. Kami tidak hanya bicara soal mengisi perut anak-anak dengan makanan sehat, tapi juga soal bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih menggeliat hingga ke pelosok Jember," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah wali murid mengeluhkan menu MBG selama Ramadhan yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai dengan harga patokan MBG yang berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu.