Pengamat Hendri Satrio soroti tantangan komunikasi pemerintah dan ekonomi 2026

Memasuki awal 2026, derasnya arus informasi di media sosial serta meningkatnya tekanan ekonomi keluarga menjadi perhatian serius publik. Kondisi tersebut dinilai menuntut perbaikan komunikasi pemerintah sekaligus kecakapan masyarakat dalam menyaring informasi agar tidak terjebak disinformasi.

Hal itu disampaikan analis komunikasi politik Dr. Hendri Satrio dalam program Power Breakfast Radio Elshinta, Senin pagi (5/1/2026), dalam wawancara bersama news anchor Bhary Hamzah. Hendri menilai tantangan utama Indonesia pada 2026 masih berkutat pada dua isu besar, yakni komunikasi pemerintah dan kondisi ekonomi keluarga.

“Pada 2026, problem utama kita masih soal komunikasi pemerintah dan tekanan ekonomi keluarga. Dua hal ini saling berkaitan dan sangat memengaruhi kepercayaan publik,” ujar Hendri.

Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat harus mampu mengelola algoritma agar tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. Hendri menekankan pentingnya kembali menjadikan media arus utama sebagai rujukan untuk memverifikasi kebenaran informasi.

“Di media sosial, proses penyaringan sepenuhnya diserahkan ke pengguna. Berbeda dengan media konvensional yang melalui redaksi. Kalau tidak hati-hati, masyarakat hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan algoritmanya sendiri,” jelasnya.

Dalam konteks politik dan kebijakan publik, Hendri menilai kegagalan komunikasi berpotensi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mencontohkan sejumlah isu kebijakan yang seharusnya dapat dikelola lebih baik apabila pendekatan komunikasi dilakukan secara tepat sejak awal.

“Banyak kebijakan yang sebenarnya bisa diterima publik, tetapi karena komunikasinya kurang empatik dan tidak terencana, akhirnya menimbulkan resistensi,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Hendri mengungkapkan hasil survei KedaiKOPI yang menunjukkan sebagian kelas menengah Indonesia mengalami peningkatan pengeluaran dalam beberapa bulan terakhir. Namun, ia menilai perbaikan ekonomi yang kerap disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Pengeluaran naik, tapi rasa optimisme ekonomi belum benar-benar hadir di level keluarga. Ini yang menjadi tekanan tersendiri,” ujarnya.

Hendri menambahkan, tekanan ekonomi keluarga berpotensi menjadi persoalan paling berat pada 2026 jika tidak diimbangi dengan komunikasi pemerintah yang empatik, transparan, dan konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi kebencanaan yang tidak hanya informatif, tetapi mampu menenangkan publik di tengah situasi krisis.

Menanggapi gaya komunikasi para menteri, Hendri menilai posisi menteri saat ini lebih kental sebagai jabatan politik dibanding teknokratis. Menurutnya, kecocokan kompetensi, kemampuan manajemen tim, dan kecakapan komunikasi menjadi kunci agar kebijakan dapat diterima publik.

“Yang dibutuhkan bukan hanya pintar bicara, tetapi juga mampu mengelola tim dan menyampaikan kebijakan secara tepat,” katanya.

Sebagai penutup, Hendri menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh konsistensi antara pernyataan dan realisasi kebijakan. Ia menilai, pada 2026 pemerintah tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga mampu mengomunikasikan hasil kerja tersebut secara jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Bekerja saja tidak cukup. Pemerintah harus bisa menunjukkan dan menjelaskan apa yang dikerjakan dengan cara yang bisa dipahami publik,” pungkasnya.

Steffi Anastasia/Mgg